News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Penjabat Kepala Daerah

Isu Rotasi Pj Kepala Daerah Muluskan Cawe-cawe Presiden Jokowi, Mendagri Tito Beri Respons Menohok

Isu Rotasi Pj Kepala Daerah Muluskan Cawe-cawe Presiden Jokowi, Mendagri Tito Beri Respons Menohok

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons isu rotasi Penjabat (Pj) kepala daerah guna memulusukan cawe-cawe Presiden Jokowi.
Kepala Daerah Tak Mampu Atasi Inflasi, Mendagri: Kapan Saja Bisa Diganti dengan PJ 

Kepala Daerah Tak Mampu Atasi Inflasi, Mendagri: Kapan Saja Bisa Diganti dengan PJ 

"Bapak Presiden juga menegaskan bahwa jika ada performa yang tidak bagus, kapan saja bisa diganti dengan pj," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Ini Daftar 10 Penjabat Gubernur yang Dilantik Mendagri 

Ini Daftar 10 Penjabat Gubernur yang Dilantik Mendagri 

Penunjukkan 10 nama penjabat Gubernur ini dilakukan Jokowi usai menjalani rapat bersama Tim Penilai Akhir pada Kamis (31/8/2023) lalu.
Ombudsman Minta Kemendagri Buka Data Nama Calon Penjabat Kepala Daerah

Ombudsman Minta Kemendagri Buka Data Nama Calon Penjabat Kepala Daerah

Ombudsman RI meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membuka data kepada publik terkait nama-nama calon penjabat (Pj) kepala daerah yang diajukan oleh DPRD provinsi, kabupaten, dan kota demi transparansi proses pengangkatan Pj kepala daerah.
Wamendagri: Keputusan Calon Penjabat 170 Kepala Daerah Ada di Presiden Jokowi 

Wamendagri: Keputusan Calon Penjabat 170 Kepala Daerah Ada di Presiden Jokowi 

Wamendagri John Wempi Wetipo mengatakan, terkait penentuan calon penjabat (Pj), kewenangan Kemendagri hanya memfasilitasi usulan DPRD di setiap daerah saja.
71 Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi, Ternyata Belum Anggarkan Dukungan Pemilu 2024

71 Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi, Ternyata Belum Anggarkan Dukungan Pemilu 2024

"Khususnya yang APBD-nya kecil, kalau disekaliguskan dipotong di 2024 maka pada tahun 2024 tidak akan ada pembangunan, ini harus dicicil 2023, kemudian 2024,"
Tak Hanya Anies Baswedan, Ini 101 Kepala Daerah Yang Bakal Habis Masa Jabatannya di 2022

Tak Hanya Anies Baswedan, Ini 101 Kepala Daerah Yang Bakal Habis Masa Jabatannya di 2022

Diketahui bahwa masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta berlangsung sejak dilantik pada 17 Oktober 2017 dan berakhir pada 16 Oktober 2022.
Ekonomi Sepekan, Kenaikan Harga BBM Pertalite & Solar Hingga Ancaman Pecat Kepala Daerah Tak Bisa Kendalikan Inflasi

Ekonomi Sepekan, Kenaikan Harga BBM Pertalite & Solar Hingga Ancaman Pecat Kepala Daerah Tak Bisa Kendalikan Inflasi

Selain kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan Solar, berita ekonomi pekan ini juga mengupas perihal dana bantalan bagi rakyat serta ancaman inflasi tinggi.
Mendagri Ancam Copot Penjabat Kepala Daerah Yang Tak Mampu Kendalikan Inflasi

Mendagri Ancam Copot Penjabat Kepala Daerah Yang Tak Mampu Kendalikan Inflasi

Selain itu, Mendagri juga menegaskan Pemerintah pusat akan mengirimkan tim apabila Bupati dan Wali Kota tidak bisa mengendalikan inflasi daerah.
Potensi Masalah Penunjukan Pj Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat, Formappi: Coba Mengubah Sistem Pilkada

Potensi Masalah Penunjukan Pj Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat, Formappi: Coba Mengubah Sistem Pilkada

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus memaparkan beberapa potensi masalah yang muncul dari penunjukan penjabat (PJ) Kepala Daerah bila dipilih oleh Pemerintah Pusat.
Aturan Penunjukan Pj Kepala Daerah Perlu Segera Diterbitkan, Agar Transparan

Aturan Penunjukan Pj Kepala Daerah Perlu Segera Diterbitkan, Agar Transparan

Sekitar 271 kepala daerah yang terdiri dari 24 gubernur dan 247 bupati/wali kota di seluruh Indonesia akan mengakhiri masa jabatan. 
Ombudsman Temukan Tiga Malaadministrasi Pengangkatan PJ Kepala Daerah

Ombudsman Temukan Tiga Malaadministrasi Pengangkatan PJ Kepala Daerah

Ombudsman RI menemukan tiga bentuk malaadministrasi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Akhirnya PSSI Jawab Persoalan Status WNI 4 Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie

Akhirnya PSSI Jawab Persoalan Status WNI 4 Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie

PSSI menegaskan polemik yang menimpa sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Belanda tidak berkaitan dengan status mereka sebagai Warga Negara Indonesi
Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Terungkap, Atlet Indonesia Tolak Tawaran Naturalisasi dari Turki, FPTI: Mungkin Bisa Sampai 3

Terungkap, Atlet Indonesia Tolak Tawaran Naturalisasi dari Turki, FPTI: Mungkin Bisa Sampai 3

Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Yenny Wahid menyebut atlet panjat tebing Indonesia menolak tawaran naturalisasi dari Turki.
Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Penerimaan Bea Cukai Tertekan, IAW Desak Audit Total untuk Tutup Kebocoran Negara

Penerimaan Bea Cukai Tertekan, IAW Desak Audit Total untuk Tutup Kebocoran Negara

IAW soroti penerimaan Bea Cukai yang terkontraksi, desak audit forensik dan reformasi sistemik untuk cegah kebocoran puluhan triliun.
Langkah Tegas Dedi Mulyadi Berantas Nepotisme di Proyek Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Lebih Transparan!

Langkah Tegas Dedi Mulyadi Berantas Nepotisme di Proyek Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Lebih Transparan!

Dedi Mulyadi siapkan sistem transparan untuk program rutilahu di Jawa Barat. Nepotisme diputus, masyarakat kini bisa ajukan bantuan rumah secara transparan.
Belum Lama Beri Diskon, Dedi Mulyadi Kini Mudahkan Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan: Jika Sulit Bisa Curhat Online

Belum Lama Beri Diskon, Dedi Mulyadi Kini Mudahkan Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan: Jika Sulit Bisa Curhat Online

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyediakan aplikasi Curhat Samsat Jabar untuk menyelesaikan keluhan warga Jabar yang sulit bayar pajak kendaraan (PKB).
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT