Aria menilai keadilan sosial menjadi satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Menurutnya, pemerintah harus bisa memberikan keadilan bagi setiap daerah.
Mantan Ketua Umum DPP IMM, Abdul Musawir, ikut merespon pernyataan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus yang mengusulkan agar Polri kembali berada di bawah Kemendagri.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan hasil Rakernas V, yang mana menugaskan Fraksi PDIP DPR untuk mendesak pemerintah menurunkan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono turut merespom wacana pencalonan Gibran Rakabuming Raka di bursa Ketua Umum Golkar pada Musyawarah Nasional (Munas) Desember 2024.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menerima kunjungan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan
Kisruh melanda PSI Kota Denpasar menyusul dicoretnya nama mantan Ketua DPD PSI Kota Denpasar Gede Eka Wijaya Patriana dari DCT dalam Pemilu 2024 mendatang.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengungkapkan alasan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan telah memutuskan memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi Cawapres 2024.
Pascadeklarasi Anies dan Cak Imin sebagai Bakal Calon Presiden dan Bakal Calon Wakil Presiden, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani berkata akan melakukan silaturahmi
Ia ditetapkan sebagai salah satu tersangka utama kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang kualitas rendah (KW) yang masuk ke Indonesia tanpa pemeriksaan fisik.
Kasus ini bermula ketika PT Blueray Cargo yang dipimpin John Field diduga berupaya agar barang impornya masuk melalui jalur hijau, yakni jalur pengeluaran barang tanpa pemeriksaan fisik.
Rizal menjabat sebagai Direktur di Bea Cukai pada 2024 hingga Januari 2026. Sebelumnya, dia menduduki posisi sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.
Kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bermula dari PT Blueray Cargo (BR) menginginkan barang impor KW (tiruan) ilegal tidak dicek saat masuk ke Indonesia.