Bergulirnya wacana hak angket atau hak interpelasi terkait Pemilu 2024, menjadi sorotan sejumlah kalangan, termasuk pakar hukum tata negara. Jokowi dimakzulkan?
PDIP serius menggulirkan hak interpelasi menjelang akhir masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ngotot menggelar kegiatan Formula E, Rabu (27/7).
Pemprov DKI Jakarta menggandeng pemeriksa eksternal dari pihak swasta guna mengaudit penyelenggaraan Formula E yang digelar di Sirkuit Internasional Ancol.
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, menyarankan KPK dapat menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ajang balap mobil listrik atau Formula E di DKI Jakarta.
Sebanyak 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan hak interpelasi atau hak memintai keterangan soal Formula E terhadap Gubernur Anies Baswedan.