Mantan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, datangi gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Senin siang terkait dugaan korupsi rusun Cengkareng
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberi pesan kepada calon Gubernur DKI Jakarta selanjutnya apabila ingin belajar mengatasi banjir tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menegaskan komitmen pihaknya terhadap upaya mengurai kemacetan di Jakarta melalui pengembangan transportasi massal.
Jakarta dengan berbagai kemajuan di bidang infrastruktur dan kelengkapannya, akan tetap menjadikannya pusat ekonomi dan bisnis meski ibu kota dipindah ke IKN.
Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta sejumlah SKPD untuk memperkuat koordinasi antara satu dengan lainnya untuk mewujudkan program prioritas.
Ketua DPRD DKI Jakarta soroti wacana duet antara eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dengan Ketua DPD Golkar Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar Pilgub Jakarta.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta fokus tuntaskan macet dan banjir, sebagai masalah utama Jakarta.
DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta sepakat menambah anggaran penanganan kemiskinan dan stunting di ibu kota hingga Rp13,36 miliar sampai akhir tahun 2023
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan kasus Pemprov DKI yang membeli lahannya sendiri, di Pegadunga
Ia ditetapkan sebagai salah satu tersangka utama kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang kualitas rendah (KW) yang masuk ke Indonesia tanpa pemeriksaan fisik.
Kasus ini bermula ketika PT Blueray Cargo yang dipimpin John Field diduga berupaya agar barang impornya masuk melalui jalur hijau, yakni jalur pengeluaran barang tanpa pemeriksaan fisik.
Rizal menjabat sebagai Direktur di Bea Cukai pada 2024 hingga Januari 2026. Sebelumnya, dia menduduki posisi sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.
Kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bermula dari PT Blueray Cargo (BR) menginginkan barang impor KW (tiruan) ilegal tidak dicek saat masuk ke Indonesia.