Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto jelaskan pemerintah masih optimistis terhadap kinerja ekonomi nasional meski pertumbuhan ekonomi
Kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk produk PP Copolymer dan PP Homopolymer serta pengenaan safeguard LLDPE terus menuai penolakan dari berbagai pihak.
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa seluruh poin dalam berkas Joint Statement terkait Perjanjian Perdagangan Timbal Balik antara Indonesia dan Amerika Serikat telah melalui proses kesepakatan bersama
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ungkap, keputusan soal deregulasi impor adalah respons merosotnya peringkat kemudahan berusaha (EoDB) Indonesia di dunia.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan revisi aturan terkait DHE SDA telah rampung dibahas dan sedang disiapkan peraturan pemerintah (PP).
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah masih menyempurnakan regulasi untuk melanjutkan kebijakan HGBT kepada beberapa industri.
Saat memimpin apel dan simulasi kebakaran hutan dan lahan di Sumsel, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ingatkan 10 arahan presiden terk
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto mengatakan Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) telah berjalan selama delapan tahun dan telah berperan penting menciptakan satu standar referensi basis data geoportal yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengutarakan adanya peningkatan investasi produk domestik bruto (PDB) jika Indonesia menjadi anggota penuh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD).
Pemerintah Indonesia memaparkan komitmen transisi energi lewat kerja sama dengan Jepang, salah satunya investasi kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan perkembangan berbagai proyek strategis nasional (PSN) beserta realisasi anggaran dan penyerapan tenaga kerja.