Ambang Batas Presiden
Dua Hakim MK Dissenting Opinion Atas Putusan Gugatan Ambang Batas Minimal Pencalonan Presiden dan Wakil
-
Nasional
- 2/01/2025 - 17:54
Ketua MK Suhartoyo mengatakan terdapat dua hakim yang memiliki pendapat berbeda atas putusan gugatan ambang batas minimal pencalonan presiden dan wakil presiden
MK Resmi Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Capres-Cawapres Bisa Diusung Satu Partai
-
Nasional
- 2/01/2025 - 17:13
Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menghapus ambang batas minimal (presidential threshold) pencalonan pasangan capres-cawapres yang tertuang dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Terkuak, Alasan MK Putuskan Ambang Batas Parlemen, Singgung Jumlah Partai
-
Nasional
- 1/03/2024 - 16:49
Menuai pro dan kontra soal MK kabulkan sebagian gugatan Perludem dan memutuskan ambang batas parlemen atau PT 4%, dan alasan putusan MK juga dipertanyakan
Kaesang, Jokowi dan Pertaruhan Terakhir PSI Lolos ke Senayan
-
Nasional
- 25/09/2023 - 04:18
Masuknya putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep disebut membawa energi baru untuk Partai Solidaritas Indonesia. Sejumlah harapan disematkan ke Kaesang, termasuk partai ini lolos ke Senayan.
Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan PKS Terkait "Presidential Threshold"
-
Nasional
- 29/09/2022 - 17:10
Sebelumnya, dalam pokok permohonannya, PKS meminta angka ambang batas pencalonan presiden diturunkan dari 20 persen menjadi tujuh hingga sembilan persen.
DPD RI Sepakat Ajukan Uji Materi Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden ke Mahkamah Konstitusi
-
Nasional
- 19/02/2022 - 03:34
Sidang Paripurna DPD RI pada Jumat menyepakati bahwa lembaga tersebut secara kelembagaan akan mengajukan uji materi (judicial review) terkait dengan ambang batas pencalonan presiden/wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi. Seluruh anggota DPD RI secara serentak menyatakan setuju. LaNyalla kemudian mengetuk palu sidang sebanyak tiga kali.
Hasto: Ambang Batas Capres 20 Persen Untuk Efektivitas Pemerintahan
-
Nasional
- 22/12/2021 - 18:57
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya mendukung mempertahankan presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum sebesar 20 persen.
Memuat Konten Berikutnya...