Ambang Batas Presiden
Dua Hakim MK Dissenting Opinion Atas Putusan Gugatan Ambang Batas Minimal Pencalonan Presiden dan Wakil
-
Nasional
- 2/01/2025 - 17:54
Ketua MK Suhartoyo mengatakan terdapat dua hakim yang memiliki pendapat berbeda atas putusan gugatan ambang batas minimal pencalonan presiden dan wakil presiden
MK Resmi Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Capres-Cawapres Bisa Diusung Satu Partai
-
Nasional
- 2/01/2025 - 17:13
Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menghapus ambang batas minimal (presidential threshold) pencalonan pasangan capres-cawapres yang tertuang dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Terkuak, Alasan MK Putuskan Ambang Batas Parlemen, Singgung Jumlah Partai
-
Nasional
- 1/03/2024 - 16:49
Menuai pro dan kontra soal MK kabulkan sebagian gugatan Perludem dan memutuskan ambang batas parlemen atau PT 4%, dan alasan putusan MK juga dipertanyakan
Kaesang, Jokowi dan Pertaruhan Terakhir PSI Lolos ke Senayan
-
Nasional
- 25/09/2023 - 04:18
Masuknya putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep disebut membawa energi baru untuk Partai Solidaritas Indonesia. Sejumlah harapan disematkan ke Kaesang, termasuk partai ini lolos ke Senayan.
Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan PKS Terkait "Presidential Threshold"
-
Nasional
- 29/09/2022 - 17:10
Sebelumnya, dalam pokok permohonannya, PKS meminta angka ambang batas pencalonan presiden diturunkan dari 20 persen menjadi tujuh hingga sembilan persen.
DPD RI Sepakat Ajukan Uji Materi Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden ke Mahkamah Konstitusi
-
Nasional
- 19/02/2022 - 03:34
Sidang Paripurna DPD RI pada Jumat menyepakati bahwa lembaga tersebut secara kelembagaan akan mengajukan uji materi (judicial review) terkait dengan ambang batas pencalonan presiden/wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi. Seluruh anggota DPD RI secara serentak menyatakan setuju. LaNyalla kemudian mengetuk palu sidang sebanyak tiga kali.
Hasto: Ambang Batas Capres 20 Persen Untuk Efektivitas Pemerintahan
-
Nasional
- 22/12/2021 - 18:57
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya mendukung mempertahankan presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum sebesar 20 persen.
Memuat Konten Berikutnya...
Trending
Makin Depresi Ditinggal Megawati Hangestri? Pelatih Red Sparks Ungkap Kekecewaan Berat pada Sosok Ini
-
Arena
- 10/03/2026 - 00:02
Setelah ditinggal Megawati Hangestri, Red Sparks mengalami penurunan performa di V-League 2025/2026. Kondisi tersebut membuat pelatih Ko Hee-jin mengkritik.
Penuh Haru, Ayah Vidi Aldiano Sebut Doanya Dikabulkan Tuhan Saat Melepas Kepergian Sang Anak
-
Trend
- 10/03/2026 - 00:13
Ayah Vidi Aldiano, Harry Kiss, mengungkap doa yang dikabulkan Tuhan saat melepas kepergian sang anak. Pesannya menyentuh hati banyak orang.
Mau Mudik Lebaran Pakai Mobil Listrik? Sebelum Berangkat Perhatikan Tips Berikut Agar Perjalanan Aman dan Nyaman
-
Otomotif
- 10/03/2026 - 00:13
Apakah Anda berencana untuk menggunakan mobil listrik saat mudik? Sebelum berangkat, persiapkan tips berikut ini agar perjalanan Anda menjadi aman dan nyaman.
Jelang Big Match Liga Champions, Luca Toni Beri Alarm untuk Bayern Munich
-
Liga Internasional
- 10/03/2026 - 00:08
Legenda sepak bola Italia, Luca Toni, mengingatkan Bayern Munich agar tidak meremehkan Atalanta jelang pertemuan kedua tim pada babak 16 besar UEFA Champions League musim ini.
Wujud Kepedulian Sosial di Momen Ramadan, Denpom IV/2 Yogyakarta Gandeng Komunitas Jip Santuni Ratusan Anak Panti Asuhan
-
Yogyakarta
- 10/03/2026 - 00:09
Momentum bulan Ramadan dimanfaatkan oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom) IV/2 Yogyakarta untuk menebar kepedulian kepada sesama dengan mengadakan bakti sosial
Usai Diperiksa Bareskrim Polri Terkait Kasusnya soal Toraja, Pandji Berharap Restorative Justice
-
Nasional
- 10/03/2026 - 00:01
Komika Pandji Pragiwaksono berharap kasusnya yang diduga menghina suku Toraja dapat diselesaikan melalui restorative justice (RJ). Diketahui, hari ini Pandji
KPK Periksa Eks Menhub Budi Karya, Dalami Pengadaan di DJKA
-
Nasional
- 10/03/2026 - 00:30
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi jalur kereta api di DJKA
Selengkapnya