Kemenag Gagas KKN Berbasis Ekonomi Umat, Dorong Mahasiswa Jadi Agen Pemberdayaan

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Agama menggandeng sepuluh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk merumuskan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik berbasis pemberdayaan ekonomi umat.

"Kami ingin mendorong LPPM PTKIN agar bisa menyinergikan kegiatan pengabdian masyarakat melalui KKN tematik, terutama pada program-program yang berkaitan dengan zakat dan wakaf melalui pemberdayaan ekonomi umat," ujar Dirjen Bimas Islam Kemenag Abu Rokhmad di Jakarta, Minggu.

LPPM PTKIN tersebut berasal dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Walisongo Semarang, dan UIN Antasari Banjarmasin.

Selain itu, LPPM PTKIN juga berasal dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, IAIN Sultan Amai Gorontalo, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, UIN Raden Intan Lampung, UIN Datokarama Palu, dan UIN Alauddin Makassar.

Abu Rokhmad mengatakan KKN tematik diperlukan untuk menyatukan kegiatan akademik dengan isu strategis umat. Ia menekankan pentingnya kontribusi mahasiswa dalam memperkuat ekonomi berbasis keagamaan.

Menurut dia, program ini selaras dengan Asta Protas Menteri Agama, terutama poin pemberdayaan ekonomi umat. Penguatan ekonomi keagamaan bertujuan menghadirkan agama yang berdampak nyata dalam kehidupan sosial masyarakat.

"Kami ingin mahasiswa juga belajar dari praktik baik itu. Bagaimana zakat dan wakaf bisa dikelola secara produktif, transparan, dan berdampak luas," kata dia.

Abu juga mengungkapkan pentingnya peran mahasiswa dalam memperkuat ekosistem keagamaan yang produktif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ia mendorong integrasi data dan pemetaan potensi umat sebagai dasar penyusunan program.

"Kami ingin LPPM tidak hanya jadi pelaksana teknis, tapi juga mitra strategis dalam mendesain program berbasis kebutuhan riil masyarakat. Kampung zakat, inkubasi wakaf produktif, dan kota wakaf bisa menjadi lokus KKN tematik ke depan," kata Abu Rokhmad.

Selain itu, Abu mengajak para ketua LPPM PTKIN untuk membumikan program dan layanan yang dimiliki Ditjen Bimas Islam.

Ia menilai hal tersebut dapat membantu masyarakat di lokasi KKN memahami layanan yang tersedia di Kantor Urusan Agama (KUA), termasuk prosedur dan biaya pelayanan.