Tiru Metode Dakwah Nabi, Muhammadiyah Tetap Dukung Pemerintah Tanpa Kurangi Daya Kritis Bangsa
- ANTARA
Semarang, tvOnenews.com - Sebagai organisasi masyarakat salah satu yang terbesar, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah KH Tafsir menegaskan Muhammadiyah mendukung pemerintah serta siapapun yang memimpin pemerintahan namun tetap tidak mengurangi daya fikir yang kritis sesuai kondisi kebangsaan.
"Sebagai organisasi persyarikatan, Muhammadiyah memahami bahwa kekuasaan maupun politik di Indonesia, tidak bisa terlepas dari Muhammadiyah," kata Tafsir saat Silaturahim dan Halal Bihalal Kader Muhammadiyah Jawa Tengah di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar di Karanganyar, Jateng, Sabtu sore.
Bahkan, lanjut dia, Nabi Muhammad SAW juga mematuhi kebijakan pemerintah yang berkuasa di Mekkah yang melarang beliau berhaji di tahun ke-6 Hijriyah. "Nabi memilih jalan untuk mencari dukungan politis, berkonsolidasi dengan berbagai pihak di Madinah, tempat beliau hijrah," ujar Tafsir.
Nabi Muhammad SAW membutuhkan waktu dua tahun mengumpulkan dukungan hingga di tahun ke-8 Hijriyah, dengan jumlah pendukung yang jauh lebih banyak dibanding penguasa Mekkah saat itu.
"Beliau membawa rombongan yang jumlahnya jauh lebih banyak dari penguasa Mekkah saat itu, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW dapat menunaikan ibadah haji yang pertama dan terakhir," kata Tafsir.
Tafsir juga menyadari bahwa kader Muhammadiyah tersebar di berbagai sektor dan lini kehidupan sehingga ajang silaturahmi yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah Jateng itu dapat menjadi salah satu langkah untuk konsolidasi.
"Konsolidasi untuk kegiatan keumatan dan syiar Muhammadiyah khususnya di Jawa Tengah," katanya menegaskan.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq yang juga aktif di Muhammadiyah mengakui bahwa banyak kader Muhammadiyah berkiprah di berbagai lembaga strategis namun belum teridentifikasi dengan baik.
"Mereka dapat bersinergi, untuk memberikan manfaat demi kepentingan dakwah yang lebih luas," kata Fajar Riza Ul Haq.
Hasil dari dakwah-dakwah tersebut nantinya, ujar dia, akan dikembalikan ke masyarakat luas, bukan hanya Muhammadiyah.
Sekretaris LHKP Muhammadiyah Jateng Wahidin Hasan mengatakan, setidaknya terdapat 9 kepala daerah di Jateng yang juga merupakan kader Muhammadiyah. Di tingkat DPR RI, ungkap dia, ada 15 anggota yang juga kader Muhammadiyah Jateng.
"Kalau di tingkat DPRD Provinsi Jateng, ada 13 orang. Sedangkan di DPRD kabupaten dan kota se-Jateng, setidaknya ada 98 anggota legislatif yang juga kader Muhammadiyah," kata dia.
Ia berharap, melalui kegiatan silaturahmi dan halal bihalal tersebut, misi kebangsaan dari Muhammadiyah dapat dikawal melalui sinergi bersama pemda sesuai tingkatan masing-masing. "Yang di level DPR RI, bersama pemerintah pusat, begitu seterusnya," kata Wahidin Hasan.
Hadir dalam silaturahmi dan halal bihalal tersebut diantaranya Wakil Bupati Karanganyar Adhe Eliana, Wali Kota Surakarta Respati Adi, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani, Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto, anggota DPR RI Muhammad Hatta, pengurus Muhammadiyah dan Aisyiyah tingkat provinsi serta kabupaten dan kota se-Jateng.(ant/bwo)
Load more