Buntut Transformasi Besar Sistem Haji 2025, Kepala BP Haji Harap Indonesia Harus Adaptif Kebijakan Arab Saudi

Kota Bekasi, tvOnenews.com - Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochammad Irfan Yusuf berharap Indonesia saat ini harus bisa adaptif mengikuti kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang transformasi sistem penyelenggaraan ibadah haji 2025.

Irfan memahami banyak pihak dari Indonesia yang berat terhadap hasil transformasi sistem ibadah haji 2025. Namun, hal tersebut sudah menjadi kebijakan ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.

"Kita semua menyaksikan bagaimana Pemerintah Arab Saudi terus bergerak cepat melakukan transformasi layanan haji dan umrah secara besar-besaran sebagai bagian dari visi Saudi Vision 2030," kata Irfan Yusuf dalam Rakornas Konsolidasi Penyelenggaraan Haji 2025 di Asrama Haji Bekasi, Rabu (23/4/2025).

Pemerintah Arab Saudi melakukan transformasi dengan mewujudkan visi Saudi Vision 2030 yang mempengaruhi modernisasi infrastruktur.

Kemudian, visi tersebut juga meningkatkan digitalisasi sistem pada layanan, dan memudahkan proses manajemen bagi jemaah haji berbasis internasional.

Sumber :

• ANTARA/Asep Firmansyah

Melalui visi Saudi Vision 2030, Irfan berpendapat langkah yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi menjadi tantangan besar bagi Indonesia.

Akan tetapi, kata dia, visi yang dibuat Arab Saudi juga bisa menjadi peluang besar agar Indonesia semakin menunjukkan kualitas layanan haji terus meningkat setiap tahunnya.

"Ini momentum bagi kita untuk membangun sistem yang lebih efisien dan adaptif, yang mampu menyamai standar global, namun tetap berakar pada nilai dan pengabdian," jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa, kebutuhan profesionalisme sangat penting untuk menjalankan seluruh aspek dalam proses penyelenggaraan ibadah haji, baik dari keberangkatan hingga kepulangan ke Tanah Air.

Terlebih lagi, calon jemaah haji Indonesia setiap tahunnya memiliki latar belakang yang berbeda, misalnya mengacu pada usia, literasi, kebudayaan, dan perbedaan kondisi kesehatan.

Lebih lanjut, Kepala BP Haji itu menyinggung seluruh pihak yang terlibat, seperti Kepala Kanwil, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi Haji.

Sejumlah pihak tersebut mengemban tugas dan amanah yang begitu besar dalam mengedepankan betapa pentingnya pelayanan kepada calon jemaah haji dari wilayahnya masing-masing.

"Apa yang telah disusun bukan semata susunan program, tetapi ikhtiar mulia demi keselamatan jamaah dan tanggung jawab publik yang tinggi," paparnya.

Irfan mengingatkan, seluruh agenda yang dinilai strategis oleh Kemenag mendapat dukungan penuh dari BP Haji.

BP Haji berharap penyelenggaraan ibadah haji 2025 M/1446 H lancar tanpa kendala apa pun, sebagaimana dukungan ini bentuk menjalankan amanah tertuang dalam Perpres Nomor 154 Tahun 2024 tentang peran BP Haji.

"Oleh karena itu, saya mengajak seluruh peserta rakernas untuk memanfaatkan forum ini secara maksimal, menjadikannya ruang strategis untuk merumuskan terobosan, menyempurnakan sistem, dan menyatukan langkah demi menghadirkan pelayanan terbaik kepada para tamu Allah," tandasnya.

(ant/hap)