Kritik Muhammadiyah untuk Pers Indonesia: Pemberitaan Harus Tetap Berimbang!

Jakarta, tvOnenews.com - Pemberitaan pers harus berimbang serta mencerdaskan bangsa dan menjaga keharmonisan demokrasi Indonesia. Demikian benang merah pendapat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir untuk memperingati Hari Pers Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2025.

Dalam refleksi Haedar, pers nasional saat ini harus mampu menjalankan fungsinya secara utuh dan komprehensif. Tugasnya bukan semata-mata fungsi kontrol sosial, melainkan juga edukasi dan menyajikan informasi yang objektif, adil, mencerahkan, dan mencerdaskan bangsa.

Kebenaran, kebaikan, dan nilai-nilai luhur kehidupan sekaligus menjauhi hoaks, provokasi, menebar kebencian dan permusuhan, serta hal-hal yang meluruhkan martabat, kebaikan, dan persatuan bangsa harus tetap dijunjung tinggi meski kini media ada di masa kebebasan. 

"Asas cover both side mesti dipegang teguh seraya dikembangkan penyajian informasi yang memberi banyak pandangan agar tidak bersifat tendensius dan monolitik," kata Haedar dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu

Kedua, pers nasional dalam usaha mencerdaskan bangsa diharapkan memberikan edukasi yang objektif, berbasis pengetahuan, dan memberi kesempatan kepada seluruh warga untuk menyerap informasi secara demokratis.

"Berilah rakyat informasi yang lengkap dan sudut pandang dari berbagai aspek sehingga tidak menimbulkan bias dan opini yang monolitik di hadapan rakyat," ujarnya.

Ia mengemukakan bahwa rakyat berhak untuk memilah dan memilih informasi yang penyajiannya secara objektif, berimbang, dan demokratis.

"Hindari pencampuradukan fakta dan opini, lebih-lebih yang bersifat tendensius dan hanya bersandarkan pada satu sudut pandang. Hargai pilihan-pilihan baik kelompok-kelompok masyarakat secara bermartabat tanpa dihakimi sepihak sebagai wujud menghargai prinsip demokrasi," tegas Haedar.

Ketiga, pers nasional sebagai pilar demokrasi diharapkan tetap menjadi penjaga demokrasi dan berperan aktif dalam konsolidasi demokrasi Indonesia. Selain tetap konstruktif dan kritis dalam menyikapi kebijakan-kebijakan negara, diharapkan pers nasional ikut menciptakan budaya demokrasi yang moderat serta berbasis pada nilai-nilai luhur Pancasila,aAgama, dan kebudayaan bangsa.

"Demokrasi yang menjadi rujukan adalah Pancasila, khususnya Pasal 4, yakni 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan'. Bukan demokrasi liberal yang sebebas-bebasnya tanpa keterikatan pada nilai dan sistem kehidupan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutur Haedar.

Keempat, khusus media sosial dan digital sebagai media baru dalam kehidupan pers dan ekosistem nasional diharapkan tetap menjunjung tinggi nilai dan etika luhur yang hidup di tubuh bangsa, yaitu Pancasila, agama, dan kebudayaan bangsa.

Ketum PP Muhammadiyah ini juga mengharapkan tidak menyalahgunakan media digital dan teknologi artificial intelligence (AI) untuk kepentingan-kepentingan yang merugikan kepentingan umum, termasuk untuk menebar keresahan, penipuan, pemerasan, dan merusak martabat orang lain.

"Kembangkan mekanisme self-editing yang saksama sebelum informasi dan segala bentuk sajian diangkat ke ruang publik. Pergunakan kedua media baru tersebut untuk memajukan kehidupan dan keadaban bangsa," jelas Haedar.

Kelima, dengan makin masifnya perkembangan media digital dan media sosial maka media cetak dan media konvensional lainnya makin terancam keberadaannya. Seluruh pihak diharapkan tetap menjaga keberadaan dan keberlangsungan media cetak dan media konvensional sebagai bagian dari menjaga kebudayaan universal.

Relasi sosial yang bersifat verbal dan langsung, menurut dia, juga masih diperlukan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan antarbangsa untuk menjaga keberadaan manusia sebagai homo sapiens (manusia berakal).

Dikatakan pula bahwa manusia dengan segala relasinya tidak dapat sepenuhnya dibentuk secara instrumental serta digantikan oleh teknologi digital, AI, dan alat mesin lainnya karena kedudukannya sebagai insan ciptaan Tuhan yang terbaik (fi ahsan at-taqwim) dan khalifah di muka bumi (khalifat fi al-ardl) yang melekat dengan sunatullah kehidupan.

Terakhir, Haedar berpesan bahwa pers sebagai media massa sejatinya merupakan media kebudayaan yang berbasis dan berorientasi pada pengembangan sistem pengetahuan kolektif manusia dalam kehidupan bersama, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan antarbangsa.

Oleh karena itu, pers nasional mesti menjaga nilai dan pengetahuan adiluhung tentang kebenaran, kebaikan, dan etika kehidupan yang utama.

Ia menekankan bahwa pers bukan media yang menjadi alat pragmatis semata, apalagi menjadi alat kepentingan politik dan ekonomi yang tidak sejalan dengan kepentingan luhur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berkehidupan di ranah global.

Manusia dan bangsa, kata dia, tidak hanya memerlukan kebenaran, kebaikan, dan keutamaan hidup secara profan belaka, tetapi juga dimensi yang sakral dan transenden sebagaimana diajarkan agama-agama.

"Apalagi, bila kebenaran yang disajikan bersifat parsial dan memuat kepentingan-kepentingan pragmatis tertentu. Manusia memerlukan nilai-nilai luhur kehidupan yang bersifat ilahiah yang niscaya dihormati dalam sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan ranah kemanusiaan universal," tuturnya.(ant/bwo)