BPJPH Tandatangani Kerja Sama dengan Delapan Lembaga, Demi Perkuat Ekosistem Halal

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kerja sama dengan beberapa lembaga guna perkuat ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia. 

Hari ini, Jumat (27/12/2024), diadakan penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) dengan delapan lembaga. 


Prosesi penandatanganan sinergi tersebut diawali dengan penandatanganan MoU antara BPJPH dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), yang ditandatangani oleh Ketua Umum APTISI M Budi Djatmiko dan Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan di gedung BPJPH, Jakarta Timur. 

."Kami mengapresiasi komitmen para pihak untuk memperkuat ekosistem penyelenggaraan Jaminan Produk Halal kita, yang pada hari ini dituangkan melalui MoU dan juga perjanjian kerja sama yang telah kita tandatangani bersama." ungkap Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, dalam keterangan yang diterima tvOnenews.com di Jakarta pada Jumat (27/12/2024). 

Dengan ditandatanganinya kerja sama ini, Haikal Hasan menegaskan, kewajiban BPJPH dan delapan lembaga itu adalah mewujudkan perlindungan kehalalan produk di Indonesia.

“Ini kita laksanakan secara bersama-sama. Semoga apa yang kita upayakan ini mendapatkan ridho Allah SWT,” harap Haikal Hasan.

Baca Juga

Deadline Oktober 2026! Semua Produk Makanan, Obat, hingga Kosmetik Wajib Bersertifikat Halal

Haikal Hasan mengatakan, saat ini BPJPH memiliki 104 perjanjian yang selayaknya dijalankan. 

“Untuk ke depan kita sudah punya tabel tentang perjanjian dan statusnya. Saya berharap kedelapan perjanjian dan PKS yang baru saja kita tandatangani bersama ini betul-betul kita jalankan dengan sebaik-baiknya." tandas Haikal Hasan.

Haikal Hasan mengingatkan, bahwa cakupan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia begitu luas dan harus melibatkan banyak pihak. 

Oleh karenanya, menurutnya, keterlibatan banyak pemangku kepentingan sesuai fungsi dan peran masing-masing sangat dibutuhkan demi terwujudnya penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang efektif dan efisien. 

Haikal Hasan juga memastikan bahwa kerja sama dengan kedelapan pihak tersebut bisa mendorong penguatan ekosistem halal di tanah air.

Sementara, Ketua Umum APTISI Budi Djatmiko, mengungkapkan komitmennya dalam mendukung program Pemerintah dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, khususnya pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal. 

"Pertama, dengan produk bersertifikat halal maka semua orang menjadi tidak was-was, tidak ada keraguan (untuk mengonsumsinya),” tandasnya.