Kabar Gembira! Sesuai Arahan Presiden, Kemenag Pastikan Biaya Haji Tahun 2025 Turun
- Humas Utjen Kemenag
Jakarta, tvOnenews.com – Kementerian Agama (Kemenag) memastikan biaya ibadah haji 2025 akan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo HR Muhammad Syafi’i usai menghadiri rapat dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan arahan khusus dari Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Agama (Menag) RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji.
“Skema usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M sedang dilakukan revisi sesuai dengan arahan Presiden untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” ungkap Romo Syafi’i di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/12/2024),
Hal ini merupakan komitmen dari Pemerintah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan tahun 2025.
Presiden Prabowo meminta pelaksanaan haji lebih baik, efisien, dan tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Hasil revisi akan disampaikan kepada Komisi VIII DPR RI untuk dibahas dalam Panitia Kerja,” ujar Romo Syafi’i.
Romo Syafii menambahkan, Panitia Kerja (Panja) Haji rencana akan dibentuk pada 30 Desember 2024 pada saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR RI.
Setelah itu, pemerintah dan DPR RI juga katanya telah memutuskan adanya penurunan biaya haji tahun 2025.
“Yang pasti (biaya haji 2025) lebih murah. Meskipun DPR saat ini sedang reses, tapi mereka akan bersidang di masa reses untuk kepentingan bangsa dan negara. Baru setelah itu rapat panja,” ujarnya.
Saat itulah kata Romo, baru diputuskan besaran biaya haji 2025.
Adapun penurunan biaya haji 2025 ini akan diupayakan dari komponen penerbangan, akomodasi (pemondokan/hotel), konsumsi, transportasi, sebagai komponen utama biaya haji.
Menurut data, biaya penerbangan, misalnya, merupakan komponen tertinggi, persentasenya rata-rata 35-40 persen dari biaya haji adalah untuk penerbangan.
Sementara biaya-biaya lain juga akan dilakukan rasionalisasi, hngga diperoleh angka biaya haji yang ideal.
“Outputnya adalah meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jemaah haji dengan biaya yang lebih efisien,” kata Romo Syafi’i.
“Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik,” sambungnya.
Selain itu kata Romo Syafi’i, guna keperluan kontrak di Armuzna (Arafah, Muzdalifah dan Mina), yang harus segera diselesaikan.
Ia memastikan, Kemenag akan meminta persetujuan DPR RI perihal penggunaan Uang Muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk mendukung kelancaran persiapan penyelenggaraan ibadah haji.
“Kontrak di Armuzna sesuai dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi harus segera untuk dituntaskan,” kata Romo.
Jika tidak, kata Romo, Indonesia akan kalah cepat dengan negara lain.
“Tentunya hal itu tidak kami inginkan. Jemaah harus mendapat lokasi dan fasilitas di Armuzna, seperti tenda dan lainnya yang lebih baik dari tahun sebelumnya,” tandasnya.
Maka untuk itu, Kemenag bersama dengan DPR RI akan membahas solusi mengenai hal tersebut.
Sebagai informasi, di masa Pemerintahan awal Presiden Prabowo Subianto, telah banyak membuat gebrakan kebijakan yang pro-rakyat, termasuk dalam penyelenggaraan ibadah haji,
Pemerintah yang kini dipimpin oleh Prabowo-Gibran akan memberikan usaha terbaik agar para jemaah dapat lebih khusyu’ menjalani ibadah di tanah suci untuk meraih kemabruran haji. (put)
Load more