Begini Cara Kemenag Akselerasi PPG dan Tingkatkan Kesejahteraan Guru Madrasah

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar berkomitmen untuk menuntaskan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru madrasah dan guru agama dalam waktu dua tahun.

Jajaran Ditjen Pendidikan Islam sebagai bagian yang mengurus hal tersebut menyebutkan bahwa sudah ada sejumlah langkah konkrit yang dilakukan, baik pada aspek kebijakan maupun dukungan anggaran. 

Salah satunya adalah sosialisasi secara daring telah dilakukan kepada seluruh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (Pendis) Kanwil Kemenag Provinsi dan Kasi Penmad Kemenag Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, agar mereka memiliki pemahaman yang sama.

Guna meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus memastikan kualitas pendidikan madrasah dapat berjalan seiring, Dirjen Pendidikan Islam, Abu Rokhmad, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan akselerasi penuntasan PPG bagi guru madrasah. 

Menurutnya, saat ini ada 484.768 guru madrasah yang masih belum mengikuti PPG, belum termasuk guru Pendidikan Agama Islam dan agama lainnya pada sekolah.

"Semua guru madrasah, baik negeri maupun swasta yang belum memiliki sertifikat pendidik dan telah memenuhi syarat (eligibel) akan diikutkan PPG dalam jangka waktu dua tahun ke depan,” ujarnya dalam keterangan yang diterima tvOnenews.com di Jakarta pada Rabu (11/12/2024).

“Prosesnya pun lebih simpel dengan dilakukan seleksi administrasi dan portofolio guru," lanjutnya.

Abu Rokhmad kemudian menjelaskan, dalam program ini, Kemenag akan mengadopsi pola PPG Transformasi yang diterapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan menambahkan komponen pendampingan. 

“Model PPG Transformasi Plus Pendampingan ini dirancang sepenuhnya berbasis online, menggunakan LMS yang dilaksanakan oleh LPTK,” jelasnya.

Nantinya, para peserta belajar secara mandiri dan ditambah beberapa sesi interaksi untuk pendampingan dan penguatan materi kepada para guru.

Maka dengan pendekatan ini, menurutnya, biaya pelaksanaan PPG jauh lebih efisien.

Adapun biaya PPG tahun 2025 diperkirakan hanya berkisar Rp800.000 hingga Rp850.000 per peserta.

Biaya ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan akan dicover dengan dana APBN.

"Insya Allah seluruh biaya PPG akan dicover melalui dana APBN", kata Abu Rokhmad.

Selain itu, Abu Rokhmad memastikan nantinya guru yang akan diikutkan PPG telah dilakukan validasi data oleh verifikator.

“Validasi dan verifikasi sangat penting, terutama untuk menentukan guru-guru yang memenuhi syarat PPG,” jelasnya.

“Guru yang belum S1 atau belum setahun mengajar, sesuai regulasi, belum bisa mengikuti PPG,” sambungnya.

Sebagaimana yang dilakukan Kemendikdasmen, Abu Rokhmad mengatakan dalam menyelesaikan sertifikasi guru madrasah, pihaknya juga akan melakukan cut off atau penetapan batas waktu. 

"Untuk menuntaskan masalah ini, akan ditetapkan cut off calon peserta PPG pada Juni 2023,” katanya.

Maka bagi guru madrasah non ASN yang diangkat oleh yayasan sebelum 30 Juni 2023 dapat disertakan PPG tahun depan karena sudah menjadi guru selama setahun. 

“Bagi guru yang terdaftar setelah tanggal tersebut, maka mereka harus mengikuti PPG Pra Jabatan di LPTK", jelasnya.

Abu Rokhmad mengingatkan, setelah penuntasan sertifikasi, calon guru harus telah memiliki sertifikat pendidik. 

"Setelah 30 Juni 2023, guru harus ikut PPG Prajab secara mandiri," tuturnya.

Sementara mengenai tunjangan profesi guru (TPG), Dirjen Pendidikan Islam menegaskan, bagi guru non-ASN yang telah tersertifikasi dan belum inpassing akan naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. 

Sementara bagi guru ASN, TPG tetap setara dengan satu kali gaji pokok, sebagaimana selama ini telah berlangsung sesuai regulasi yang ada.

Sementara Direktur GTK Madrasah, Thobib Al Asyhar, menegaskan bahwa PPG Transformasi akan dimulai sekitar Februari 2025. 

"Akselerasi PPG Transformasi rencananya mulai Februari 2025. Angkatan pertama akan diikuti 47.000 guru yang sudah lulus pre-test,” katanya.

Selama setahun akan dilaksanakan PPG sebanyak 5 angkatan. 

“Diutamakan yang sudah menunggu antrian dan lulus tes akademik," tutupnya. (put)