News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Gaji PNS dari Hasil Suap Memangnya Halal? Buya Yahya Tegas Bilang: Anda Waktu Masuk PNS Nyogok...

Banyak orang tergoda untuk menyogok demi mendapatkan pekerjaan salah satunya masuk PNS. Lantas apakah jadi PNS dari hasil suap itu gajinya halal? Buya Yahya tegas
Kamis, 28 November 2024 - 16:31 WIB
Gaji PNS dari Hasil Suap Memangnya Halal Buya Yahya Tegas Bilang Anda Waktu Masuk PNS Nyogok...
Sumber :
  • YouTube Al Bahjah TV

tvOnenews.com - Masuk PNS dengan cara menyuap, apakah gajinya halal atau haram dalam Islam? Simak penjelasan Buya Yahya berikut ini.

Bukan rahasia lagi jika praktik suap menyuap merupakan salah satu fenomena negatif yang kerap terjadi di masyarakat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dalam Islam, tindakan ini jelas dilarang karena merusak nilai keadilan dan integritas. Sayangnya, praktik ini masih marak, termasuk dalam proses rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. 

Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Sumber :
  • Antara

 

Banyak orang tergoda untuk menyogok demi mendapatkan pekerjaan, meskipun hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Dalam salah satu kajian yang disampaikan oleh KH Yahya Zainul Ma’arif, atau yang dikenal dengan Buya Yahya, beliau membahas pertanyaan seorang jemaah terkait hukum menerima gaji PNS yang diperoleh melalui praktik suap. 

Buya Yahya menjelaskan bahwa tindakan suap merupakan dosa besar, sebagaimana ditekankan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

"Rasulullah melaknat pemberi suap dan penerima suap serta perantara di antara keduanya." (HR. Abu Dawud, No. 3580).

Lantas Bagaimana Praktik Suap Menyuap dalam Perspektif Syariat

Buya Yahya menguraikan bahwa ada dua jenis praktik suap yang memiliki implikasi hukum berbeda:

1. Suap murni: Jika seseorang yang tidak memiliki kualifikasi atau kelayakan tetap menyogok untuk mendapatkan suatu jabatan, maka ini jelas haram. Dalam hal ini, baik pemberi maupun penerima suap sama-sama berdosa.

2. Suap untuk menghindari hambatan: Dalam situasi lain, seseorang yang sebenarnya memenuhi syarat untuk jabatan tertentu tetapi merasa terhambat oleh sistem yang ruwet, mungkin merasa terpaksa membayar agar dapat lolos. 

Menurut Buya Yahya, tindakan ini tidak serta-merta dianggap sebagai suap dalam arti yang sama, tetapi tetap merupakan perilaku yang tidak baik.  

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Saya punya ijazah, saya layak jadi PNS. Cuma seleksi PNS itu ruwet. Kalau tidak bayar, saya tidak lolos. Maka, ini tidak disebut nyogok secara langsung. Tetapi, tetap membudayakan perilaku yang buruk," kata Buya Yahya, seperti dikutip dari YouTube Al Bahjah TV.

Apakah Gaji PNS yang Diperoleh Melalui Suap Halal?

Halaman Selanjutnya :

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.
Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta seluruh aduan warga melalui aplikasi JAKI harus ditanggapi serius dan tidak dimanipulasi dengan foto Artificial Intelligence (AI).
Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Namun, tidak semua AC mampu memberikan dampak positif bagi kesehatan. Pemilihan yang kurang tepat justru bisa memperburuk kondisi, seperti udara terlalu kering atau sirkulas

Trending

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.
Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Seorang pemain Timnas kembali menjadi warga negara Belanda setelah terseret konflik paspor di Eredvisie. Penyerang Heerenveen itu akan kembali bermain pekan ini
Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain naturalisasi timnas berbondong-bondong kembali jadi Warga Negara Belanda setelah kasus paspor meledak di Liga Belanda dalam beberapa pekan terakhir.
Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan, bahwa saat ini dirinya sedang menggodok program kredit angkot listrik yang bisa diikuti oleh para sopir angkot di Jawa Barat.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT