Menag RI dan Menteri Haji Saudi Bertemu di Masjidil Haram, Ini Tujuh Poin Persiapan Haji 2025 yang Jadi Bahasan

Makkah, tvOnenews.com - Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi.

"Alhamdulillah kami melakukan pertemuan dengan Menteri Haji, dr Tawfiq Al Rabiah," ujar Menag Nasaruddin di Makkah, Minggu (24/11/2024) malam. 

Menag menjelaskan, bahwa dirinya melakukan diskusi panjang lebih dari satu jam dengan Menteri Tawfiq guna membahas banyak persoalan, mulai dari persiapan haji 2025 hingga pemberdayaan umat.

"Kita membicarakan banyak hal, antara lain: beliau meminta Kemenag RI untuk lebih siap menghadapi haji mendatang,” katanya.

Dalam pertemuan itu, juga hadir Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochammad Irfan Yusuf (Gus Irfan).

"Alhamdulillah kami juga sudah ada Badan Penyelenggara Haji yang memberikan bantuan yang sangat signifikan terhadap penyempurnaan pelaksanaan ibadah haji Indonesia," ungkap Menag.

Pertemuan Menag dan Menteri Haji Tawfiq Al Rabiah itu menghasil sejumlah poin yang diantaranya yang pertama bahwa jemaah haji Indonesia tidak menempati kawasan Mina Jadid.

Hal ini karena kawasan Mina Jadid lokasinya terlampau jauh dari jalur Jamarot (tempat untuk melempar jumrah).

"Alhamdulillah itu (jemaah tidak di Mina Jadid) diapresiasi," ucap Menag.

Dok. Petugas Haji saat Berikan Layanan ke Jemaah Lansia di Tahun 2024 (Sumber: MCH)

Kemudian kedua, Menag meminta penambahan jumlah petugas haji, termasuk dari unsur dokter dan tenaga medis kesehatan.

Menurut Menag, hal ini karena banyak jemaah Indonesia yang lanjut usia saat beribadah haji. 

"Jadi petugas haji kami mohon ditambah, minimal dipertahankan seperti haji tahun lalu dengan segala konsekuensinya karena kami perlu pelayan jemaah haji yang sudah banyak berumur,"  kata Menag.

Dengan bertambahnya petugas haji, diharapkan jemaah haji terlayani dengan baik.

Menag mengaku Menteri Haji akan mempertimbangkan permintaan dari Indonesia, mengingat jumlah jemaah haji yang banyak lansia.

“Pemerintah Saudi menurut informasi akan mengurangi 50 persen dari total kuota petugas,” kataya. 

“Tapi malah justru kita minta ditambahkan dan itu akan dipertimbangkan dengan alasan alasan tadi. Mudah-mudahan berhasil perjuangan kita,” lanjut Menag.

Kemudian yang ketiga dibahas oleh Menag dan Menhaj adalah skema murur. 

Menag menilai jika  diperbolehkan oleh fatwa MUI, skema murur akan lebih melancarkan pergerakan jemaah haji. 

“Keempat, diskusi tentang Dam,” jelas Menag.

Menag menjelaskan kepada Menhaj bahwa di Indonesia, ada kajian bahwa Dam boleh dilaksanakan di Indonesia. 

Hal ini artinya, kambing Dam dipotong di Indonesia, dan dagingnya didistribusikan ke warga Indonesia. 

"Kata Menteri Haji, tergantung. Kalau misalnya pertimbangan ulama setempat menganggap itu boleh, kami tidak ada masalah,” jelas Menag. 

“Malah lebih ringan: mengurangi beban kami dan menambah manfaat bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Sekali lagi, apakah itu sudah dibenarkan oleh fatwa MUI? Ini kami akan diskusikan," lanjutnya.

Ketika ditanya mengenai negara yang sudah melakukan kebijakan Dam seperti Indonesia, Menhaj Tawfiq menjelaskan bahwa ada, tapi secara sporadis, termasuk Turki juga banyak melaksanakan hal yang sama.

Dok. Jemaah Haji Tahun 2024 sedang di Masjidil Haram (Sumber: MCH)

Poin kelima yang jadi bahasan Menag Nasaruddin Umar dan Menhaj Tawfiq adalah tentang Tanazul.

"Kalau memang itu lebih siap, sebetulnya lebih bagus, melonggarkan pergerakan di Mina," jelas Menag.

Sementara isu keenam yang dibahas kedua tokoh tersebut adalah terkait maskapai penerbangan. 

Menag dan Menhaj mendiskusikan kemungkinan penggunaan Garuda dan Saudia, serta maskapai lain sebagai alternatif.  

"Ini kita akan diskusikan lebih lanjut," tandasnya.

Ketujuh, kata Menag, Menteri Tawfiq mengimbau Indonesia segera kontrak layanan hotel jika ingin mendapat lokasi lebih dekat, khususnya ke Masjid Nabawi di Madinah. 

“Perlu lebih cepat karena pendekatannya adalah first come first served, siapa cepat akan dapat layanan lebih awal” ujar Menag.

Sebagai informasi, Kerajaan Arab Saudi menggunakan kalender hijriah, maka artinya Hari Raya Idul Adha akan dirayakan umat Muslim Indonesia pada minggu pertama Juni 2025.

Sementara jemaah haji Indonesia akan mulai diterbangkan sejak awal Mei 2025.(put)