Kemandirian Pesantren Jadi Program Prioritas Kemenag, Kini Sudah Ada 432 Badan Usaha

Jakarta, tvOnenews.com - Salah satu program prioritas Kementerian Agama (Kemenag) dalam kepemimpinan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas adalah Kemandirian Pesantren. 

Program Kemandirian Pesantren digulirkan sejak 2021 dan saat ini sudah ada 3.576 pesantren yang menjadi penerima manfaatnya.

“Kemandirian Pesantren adalah bagian dari afirmasi negara kepada pesantren yang telah berkontribusi sejak perjuangan hingga pembangunan bangsa,” ujar Menag Yaqut saat memberikan sambutan pada Wrap Up Forum yang menjadi rangkaian dari Religion Festival di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Religion Festival ini dikemas bersamaan dengan Kick Off Peringatan Hari Santri 2024.

Ini merupakan peringatan Hari Santri kali ke-10 sejak pertama kali digelar pada 22 Oktober 2015. 

Dalam acara itu hadir, jajaran Kementerian Agama, perwakilan tokoh ormas keagamaan, para pengasuh serta santri pesantren.

"Sejak awal mendapat amanah sebagai Menteri Agama, kami berusaha mewujudkan pesantren yang memiliki sumberdaya ekonomi kuat dan berkelanjutan sehingga dapat menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan optimal," ujar Menag.

Kemandirian Pesantren diberikan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan.

Pesantren sasaran juga menerima bantuan inkubasi bisnis. 

Pada awal digulirkan, ada 105 pesantren yang mendapat bantuan dengan total anggaran mencapai Rp37,45 Miliar. 

Kemudian pada tahun 2022, program ini menyasar 504 pesantren, dengan bantuan mencapai Rp46 Miliar.

Hingga akhirnya pada tahun ketiga, Kemenag memperluas jangkauan program ini hingga 1.467 pesantren dengan total bantuan yang diberikan mencapai Rp245,55 Miliar. 

Tahun 2024 ini, sebanyak Rp160,50 miliar disiapkan untuk 1.500 pesantren sasaran program Kemandirian Pesantren.

“Alhamdulillah, saat ini sudah terbentuk 432 badan usaha milik pesantren,” tutur Menag.

BUMP ini bergerak dalam banyak bidang usaha, mulai dari industri pengolahan, jasa, informasi dan komunikasi, perdagangan, persewaan, katering, pertanian, perikanan, hiburan, digital, percetakan, warung kelontong, laundry, souvenir, konveksi, hingga air minum. 

Ke depan, lanjut Menag, pihaknya terus berusaha memfasilitasi pesantren peserta Program Kemandirian dengan sejumlah pihak. 

Dengan Kemenko PMK, Kementerian Agama akan memfasilitasi pesantren dalam perluasan akses pasar dan permodalan. 

Sinergi juga akan dijalin dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dalam pembentukan layanan keuangan syariah dan program Baitul Mal wat Tamwil.

“Sinergi juga dijalin dengan Bank Indonesia dalam pembangunan jejaring bisnis pesantren termasuk bisnis digital dan program hijau. Demikian juga dengan Kementerian Parekraf dalam santri digitalpreneur,” jelas Gus Men.

Penerima manfaat program Kemandirian Pesantren juga akan difasilitasi untuk menjalin sinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM. 

Tujuan kerja sama ini utamanya dalam pembentukan merk dan fasilitasi izin usaha dan sertifikasi halal. 

“Kita juga jajaki kerja sama dengan Kementerian Perdagangan dalam penataan bisnis pesantren. Dengan Kementerian Ketenagakerjaan, kita harap pesantren mendapat pelatihan kerja dan dapat mengembangkan Balai Latihan Kerja Komunitas,” ujar Menag.

“Pesantren juga akan diajak kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengembangan budidaya ikan berkelanjutan dan sistem bioflok. Termasuk juga kerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam penyatuan ekosistem bisnis pertanian pesantren,” paparnya. (put)