Muhaimin Iskandar Sebut PKB bukan milik NU: Jangan Dikotak-Kotakkan!

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa partai yang ia pimpin milik seluruh masyarakat Indonesia, bukan milik individu atau kelompok tertentu, termasuk bukan milik Nahdlatul Ulama (NU).

“Sekali lagi saya ingin sampaikan, partai ini milik publik dan milik rakyat Indonesia. Partai ini milik seluruh anak negeri di Indonesia. Partai ini bukan milik Muhaimin, bukan milik NU. Bukan milik sekelompok orang, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia,” ujar Muhaimin dalam sambutannya pada acara Serah Terima Dokumen B.1-KWK Pasangan Bakal Calon Pilkada 2024 dari PKB di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, jika partai dipersonifikasi atau dikotak-kotakkan dalam suatu kelembagaan tertentu, partai tersebut akan semakin mengecil. Namun, Muhaimin menyebut PKB kini semakin dan akan terus besar.

“Alhamdulillah PKB semakin membesar dan akan terus membesar karena PKB melayani kepentingan seluruh rakyat Indonesia, melayani seluruh kepentingan bangsa ini, melayani seluruh masyarakat yang ada di masing-masing tanggung jawab kita, ini pokoknya,” kata dia.

PKB, imbuh dia, lahir dari rahim ulama dan digunakan sepenuhnya untuk rakyat Indonesia. Muhaimin mengatakan, saat PKB dideklarasikan lahir sebagai partai, spanduk yang dipampang adalah “Dari Ulama untuk Rakyat Indonesia”.

“Inilah kerelaan, sehingga tidak ada satu pun yang bisa mengklaim sebagai salah satu pendiri. Kita tidak boleh juga mengklaim bahwa ‘Ini kami sebagai pendiri memiliki pegangan memiliki kendali’, tidak,” ujar Muhaimin.

Berdasarkan sejarah tersebut, spirit keagamaan menjadi inspirasi, motivasi, dan pendorong bagi PKB untuk mewujudkan cita-cita rakyat. Muhaimin pun menitipkan spirit itu kepada para bakal calon kepala daerah yang resmi diusung PKB.

“Saya menitipkan kepada para kepala daerah yang akan kita usung dan insyaallah akan menang menjadi kepala daerah masing-masing, bahwa berbendera PKB, membawa nama PKB, mengibarkan bendera PKB berarti sukses kalau sudah membuktikan manfaat dan terbukti memimpin dengan adil dan makmur,” katanya.(ant/bwo)