Ini Enam Upaya Peningkatan Kualitas Haji yang Diminta Menag

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M pada 7-10 Agustus 2024 di Jakarta.

Dalam rangka meningkatkan kualitas haji Indonesia, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta Rakernas untuk membahas enam hal.

Pertama, sukses Armuzna dengan skema Murur perlu ditingkatkan.

Menag berharap untuk haji tahun 2025, skema Murur dipersiapkan sejak awal penyelenggaraan. 

"Terutama data jemaah yang akan mengikuti skema Murur sudah diketahui sebelum keberangkatan ke tanah suci," pesan Menag dalam sambutannya, Kamis (8/8/2024).

Kedua, kata Gus Men, sapaan akrabnya, pembahasan haji harus terkait kepadatan Mina. 

Baca Juga

Eskalasi Konflik Iran dan AS Memanas, 100 Jamaah Umroh asal Nganjuk Masih Tertahan di Tanah Suci

"Ini bukan isu baru. Maka, kita yang harus punya cara baru mengatasinya. Misalnya, kita perlu memperbaiki cara manasik dan komunikasi publik terkait kepadatan Mina ini," ujar Menag. 

"Jemaah maupun masyarakat perlu pemahaman yang memadai terkait kondisi faktual kepadatan Mina. Bila perlu calon jemaah haji diajak simulasi camping saat manasik," tambah Menag. 

Pemahaman tentang Mina ini, menurut Gus Men, penting disosialisasikan karena peningkatan fasilitas di Mina direncanakan baru akan siap dalam dua tahun ke depan. 

Artinya, tahun 2025 kondisi Mina kemungkinan masih sama dengan tahun 2024.

Menag kemudian menjelaskan, Indonesia tahun ini mendapat kuota sebesar 221.000 jemaah. 

Selain itu, ada tambahan sebesar 20.000 kuota sehingga totalnya menjadi 241.000 jemaah. 

Jumlah ini terdiri atas 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

Sementara area jemaah haji reguler di Mina hanya seluas 172.000 m2. 

Maka jika dibandingkan dengan jumlah jemaah reguler saat ini, rasionya setiap orang hanya dapat area seluas 80 cm2. 

"Ini kondisi yang jauh dari ideal karena sangat padat. Tiap jemaah hanya punya ruang untuk duduk selonjor saja, bukan berbaring. Ini harus dipahami jemaah," tandas Gus Men. 

"Jadi dari tahun ke tahun, isu Mina ini pasti muncul. Hanya 2022 isu kepadatan Mina tidak muncul. Karena saat itu, kuota jemaah hanya 50 persen," lanjutnya.

Perlu diketahui bahwa kuota haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 2022, hanya 100.051 jemaah.

Jumlah Ini terdiri atas 92.825 kuota haji reguler dan 7.226 kuota haji khusus.

Gus Men juga mengaku Kemenag juga terus melakukan diskusi dengan otoritas Arab Saudi agar persoalan laten kepadatan Mina ini segera mendapatkan solusinya. 

"Termasuk jika memungkinkan penerapan skema tanazul secara sistematis dan terencana," kata Gus Men. 

Isu ketiga yang perlu dibahas dalam Rakernas kali ini kata Gus Men adalah peningkatan ekosistem ekonomi haji.
"Potensinya masih sangat besar. Kita semua berharap tahun mendatang bisa lebih optimal lagi, baik terkait ekspor bumbu, makanan siap saji, lauk pauk, maupun potensi lainnya," jelas Gus Men.

Tahun ini ada 70 ton bumbu nusantara yang diekspor ke Saudi. 

“Tahun depan potensi akan terbuka lebar,” katanya.

Kata Gus Men, hal ini karena kebutuhannya menurut perhitungan mencapai 300 ton. 

Ekosistem haji berikutnya kata Gus Men adalah makanan boks siap saji.

Gus Men lalu menjelaskan, di tahun 2024 ini ada sekitar 1,7 juta boks makanan siap saji yang didistribusikan di Makkah dan saat puncak haji di Armuzna.

"Jumlahnya masih bisa ditingkatkan karena potensi kebutuhan untuk makanan siap saji ini bisa mencapai 5-6 juta boks," jelasnya.

Keempat, Gus Men meminta forum Rakernas juga membahas skema pembiayaan haji. 

"MUI baru saja mengeluarkan fatwa terkait biaya haji. Isu ini perlu menjadi perhatian bersama dengan BPKH, bagaimana kira-kira skema penerapannya," ujar Gus Men. 

Gus Men mengaku, sejak 2022, Kemenag sudah menggulirkan skema biaya haji berkeadilan.

Menurutnya, Muzakarah Perhajian di Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo pernah merekomendasikan untuk keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dan pemenuhan syarat istitha'ah, maka perlu penyesuaian biaya perjalanan ibadah haji (Bipih).

Rekomendasi itu kata Gus Men dikeluarkan mengingat besarnya penggunaan nilai manfaat dana haji pada operasional haji tahun 1443 H/2022 M.

"Saya harap isu ini menjadi pembahasan juga di dalam Rakernas kali ini," ujar Gus Men. 

Evaluasi kelima, kata Gus Men harus berdasar kebijakan penerapan istitha'ah kesehatan. 

Sebagai informasi, pada tahun ini, jumlah jemaah haji wafat ada 461 orang.

Angka ini menurun dibanding tahun lalu di mana jumlah jemaah wafat mencapai 773 orang.

"Saya minta Rakernas ini juga melakukan evaluasi terhadap kebijakan penerapan istitha’ah kesehatan dan membuat rekomendasi perbaikan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025," tandasnya.

Terakhir, Menag meminta peserta Rakernas lebih cermat dalam mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025.

Seperti diketahui, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah mengumumkan kuota haji Indonesia tahun 2025 sebesar 221.000. (put)