Meski Jadi Sorotan Publik, PP Muhammadiyah Akhirnya Bicara soal Izin Tambang Lewat Konsolidasi Nasional

Yogyakarta, tvOnenews.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah membahas soal konsesi tambang dan beberapa program strategis lainnya melalui gelaran konsolidasi nasional.

Kepala Kantor PP Muhammadiyah Arif Nur Kholis mengatakan pembahasan sejumlah program strategis dan konsesi tambang di acara konsolidasi nasional berlangsung di kampus Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Termasuknya (membahas konsesi tambang), akan dijelaskan latar belakangnya. Besok (Minggu) akan dijelaskan sangat komprehensif," kata Arif di Kampus Unisa Yogyakarta, DIY, Sabtu (27/7/2024).

Arif menyampaikan di gelaran konsolidasi nasional untuk membahas izin usaha pertambangan (IUP) menghadirkan 35 35 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM).

Ia menyebut acara yang diadakan PP Muhammadiyah berlangsung secara tertutup dan hanya dilakukan pihak internal.

PP Muhammadiyah membicarakan soal konsesi tambang di gelaran konsolidasi nasional di Masjid Walidah Dahlan, kampus Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. (ANTARA/Luqman Hakim)

"Mohon maaf kalau tidak bisa mengikuti, namun akan dibuatkan konferensi pers besok," terangnya.

Ia berasumsi bahwa, salah satu agenda rutin tahunan PP Muhammadiyah diadakan melalui konsolidasi nasional dijadikan sebagai forum musyawarah atau komunikasi dengan seluruh pimpinan wilayah organisasi itu.

Arif menuturkan banyak program strategis lain yang menjadi pembahasan selain soal tawaran konsesi atau izin tambang dari pemerintah.

Misalnya beberapa program strategis tersebut membahas tentang soal Kalender Hijriah Global Tunggal.

Namun, Arif memaparkan sejumlah tim yang spesifik membahas beragam program strategis secara detail sudah dibuat oleh PP Muhammadiyah.

"Kalau soal kalender 'kan berarti Majelis Tarjih, kalau tentang perbankan ada Majelis Ekonomi, ada Biro Keuangan. Kalau yang kayak tambang dan sebagainya ada tim-tim yang dibentuk PP Muhammadiyah, besok akan disebutkan nama-namanya," jelasnya.

Meski begitu, ia tidak ingin menanggapi secara detail mengenai penerimaan izin usaha tambang walaupun sudah menggegerkan publik sejak ikut menyusul keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ia berpendapat konsolidasi nasional setidaknya menjadi sarana tepat untuk menyampaikan berbagai isu yang berkembang sekaligus mendengar aspirasi langsung dari pimpinan wilayah se-Indonesia.

"Sederhananya kan 'masak pimpinan wilayah tahunya dari media, bukan dari pimpinannya langsung. Berarti kan harus langsung tahu. Poinnya ke situ saja sih," tandasnya.

(ant/hap)