AS Blak-blakan Curiga Peran Hamas Menjadi Dalang Persatuan Faksi Palestina

Jakarta, tvOnenews.com - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mencurigai peran kelompok pejuang Palestina, Hamas yang turut andil dalam kesepakatan faksi Palestina menandatangani Deklarasi Beijing ditengahi oleh China.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan kecurigaan terhadap Hamas membuat pihaknya terus mengkaji setelah 14 faksi Palestina ingin membentuk pemerintah persatuan nasional dan menghilangkan perpecahan.

"Kami belum meninjau teks dari apa yang disebut sebagai Deklarasi Beijing, tetapi tentu saja kami akan melakukannya," ujar Matther Miller dalam konferensi pers dikutip Rabu (24/7/2024).

Meski demikian, Miller menyampaikan bahwa AS terus menyoroti Hamas lantaran kelompok pejuang Palestina tersebut dikategorikan pihaknya sebagai "organisasi teroris".

AS menganggap kelompok pejuang Hamas dikenal organisasi teroris tidak hanya saat terjadinya peperangan dengan Israel pada 7 Oktober tetapi juga sudah dicap pada konflik sebelumnya.

"Dalam hal tata kelola Gaza ketika konflik berakhir, tidak boleh ada peran bagi organisasi teroris. Hamas telah lama menjadi organisasi teroris," jelasnya.

"Mereka telah berlumuran darah warga sipil tak berdosa, baik warga Israel maupun Palestina," sambungnya.

Ia pun menginginkan Otoritas Palestina akan mengambil alih tata kelola Gaza di Tepi Barat agar tidak dikuasai oleh Hamas setelah berakhirnya konflik peperangan.

"Namun, tidak, kami tidak mendukung peran bagi Hamas," katanya.

Lanjut ia menuturkan bahwa AS mendukung pengaruh China terhadap negara-negara di kawasan tersebut demi menghindari terjadinya eskalasi konflik.

"Jadi, misalnya, Iran, yang terus membiayai dan mendukung proksi yang telah melancarkan serangan terhadap Israel, atau dalam kasus Houthi, (yang) telah melancarkan serangan terhadap pengiriman komersial," kata Miller.

Faksi-faksi Palestina pada Senin (22/7/2024) mencapai kesepakatan rekonsiliasi setelah melaksanakan tiga hari perundingan di Beijing untuk mengakhiri perpecahan politik sejak 2007.

Perwakilan dari 14 kelompok, termasuk Fatah dan Hamas yang bersaing, menandatangani pernyataan yang berisi komitmen untuk mengakhiri perpecahan dan memperkuat persatuan.

Kesepakatan tersebut ditujukan untuk mempertahankan kendali Palestina atas Jalur Gaza setelah berakhirnya serangan gencar Israel terhadap daerah kantong tersebut.

Para penandatangan perjanjian mengatakan mereka akan membentuk pemerintah persatuan nasional sementara untuk mengawasi rekonstruksi Gaza yang dilanda perang dan menyelenggarakan pemilihan umum.