News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Buntut WNI Ditangkap, Konjen RI untuk Jeddah: Tawaran Haji Tanpa Tasreh di Medsos Sangat Bahaya

Konjen RI Jeddah Yusron B. Ambary mengimbau masyarakat tolak tawaran ibadah haji tanpa tasreh haji dari media sosial buntut puluhan WNI ditangkap di Arab Saudi.
Senin, 3 Juni 2024 - 20:03 WIB
Seorang jemaah haji Indonesia dari jalur resmi akan menaiki bus sebelum menuju Makkah
Sumber :
  • MCH 2024

Jakarta, tvOnenews.com - Konjen RI Jeddah Yusron B. Ambary mengimbau masyarakat Indonesia jangan terpengaruh tawaran ibadah haji tanpa tasreh haji dari media sosial.

Ia menyebut ada WNI yang mencoba peruntukkan dalam memberikan tawaran jasa haji dari sistem media sosial.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Ada salah satu warga kita di Makkah jualan haji, jualannya di media sosial. Namun, itu jadi pantauan dan sudah diketahui," ujar Yusron dalam keterangan resminya diterima di Jakarta, Senin (3/6/2024).

Menurutnya, penawaran jasa ibadah haji melalui media sosial bisa disalahgunakan oleh oknum untuk memanfaatkan periode haji 2024.

Hal ini mengingat masih banyak yang terpengaruh terhadap penawaran haji dari media sosial.

"Jualan di media sosial itu sifatnya berbahaya," tegasnya.

Ia memastikan polisi Arab Saudi telah mengkoordinasikan terkait pemantauan terhadap akun penawar jasa haji yang tersebar di media sosial.

"Sudah jadi pantauan aparat keamanan Arab Saudi," imbuhnya.


Konjen RI Jeddah Yusron B Ambary minta masyarakat tolak tawaran haji tanpa tasreh dari media sosial, Senin (3/6/2024). (tvOnenews.com/Hilal Aulia Pasya)

Yusron mengatakan WNI yang memaksakan haji dan tidak terdaftar secara resmi berdasarkan kuota dari pemerintah maka ibadahnya tidak sah.

"Seperti Kemenag yang sudah disampaikan dan ibadah haji yang diyakini keabsahannya, pertama haji reguler dan haji khusus yang berdasarkan kuota pemerintah Arab Saudi," katanya.

Konjen RI Jeddah itu juga menjelaskan jemaah yang bisa berangkat ibadah haji jika mereka mendapat tawaran atau undangan berbentuk haji mujamalah dari Pemerintah Arab Saudi.

"Yang kedua haji mujamalah itu undangan dari Pemerintah Arab Saudi," tuturnya.

Maka dari itu, Yusron berharap agar masyarakat Indonesia tidak ada lagi yang memaksakan ibadah haji tanpa melalui jalur resmi.

Terutama bagi yang telah mendaftar melalui media sosial ada potensi tidak mendapat tasreh dan visa haji sebagai syarat ibadah haji pada tahun 2024.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kementerian Agama selalu sosialisasi tentang biaya haji tanpa tasreh," jelasnya.

Diketahui, polisi Arab Saudi berhasil menangkap puluhan WNI di Madinah karena terbukti tidak memiliki visa haji dan tasreh haji.

Halaman Selanjutnya :

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.
Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta seluruh aduan warga melalui aplikasi JAKI harus ditanggapi serius dan tidak dimanipulasi dengan foto Artificial Intelligence (AI).
Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Namun, tidak semua AC mampu memberikan dampak positif bagi kesehatan. Pemilihan yang kurang tepat justru bisa memperburuk kondisi, seperti udara terlalu kering atau sirkulas

Trending

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.
Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Seorang pemain Timnas kembali menjadi warga negara Belanda setelah terseret konflik paspor di Eredvisie. Penyerang Heerenveen itu akan kembali bermain pekan ini
Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain naturalisasi timnas berbondong-bondong kembali jadi Warga Negara Belanda setelah kasus paspor meledak di Liga Belanda dalam beberapa pekan terakhir.
Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan, bahwa saat ini dirinya sedang menggodok program kredit angkot listrik yang bisa diikuti oleh para sopir angkot di Jawa Barat.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT