Pelaku UMKM Wajib Tahu! Ada Akselerasi Sertifikasi Halal untuk Tiga Ribu Desa Wisata

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah melalui kolaborasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) dan Kedeputian Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memberikan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman di 3.000 Desa Wisata.

BPJPH Kemenag dan Kemenparekraf memberikan sertifikasi halal untuk tiga ribu Desa Wisata sebagai bentuk kegiatan Wajib Halal Oktober 2024 (WHO-2024).

"Hari ini, akselerasi sertifikasi halal bagi produk makanan-minuman di 3.000 Desa Wisata kita laksanakan melalui sinergi kolaborasi antara BPJPH Kemenag dan Kemenparekraf," ujar Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham setelah sapa para peserta kegiatan di beberapa daerah lewat teleconference di Jakarta, Sabtu (4/5/2024).

Ia menyebutkan, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Wajib Halal Oktober 2024 (WHO-2024) untuk wujud implementasi sertifikasi halal.

"Terus digulirkan dalam rangka menyambut implementasi kewajiban sertifikasi halal yang akan dimulai pada 18 Oktober 2024 mendatang," katanya.

Proses penginputan data dari gelaran pemberian sertifikasi halal untuk pelaku UMKM di 3.000 Desa Wisata. (Kemenag RI)

Baca Juga

Tutup Kepri Ramadan Fair 2026, Mendagri Tekankan Pentingnya Penguatan UMKM dan Potensi Pasar Halal

Tentu ini menjadi kabar baik untuk para pelaku UMKM, terutama yang ada di 3.000 Desa Wisata.

Tujuan WHO-2024 bersosialisasi dan mengedukasi kepada pelaku usaha produsen produk makanan dan minuman melalui kewajiban sertifikasi halal.

Edukasi tersebut melalui lima aktivitas, di antaranya Sosialisasi dan Edukasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha, Kampanye Wajib Halal Oktober 2024, Layanan Konsultasi Jaminan Produk Halal,  Layanan Pendaftaran Sertifikasi Halal on the spot atau di lokasi, dan Coaching Clinic.

Aqil mengatakan, kegiatan ini sebagai usaha pemerintah dalam memudahkan para pelaku usaha, terutama UMK yang berada di Desa Wisata.

"Untuk memperoleh tidak hanya layanan informasi, namun juga pendampingan sertifikasi halal yang dapat dilaksanakan langsung di lokasi atau on the spot," jelasnya.

Ia juga berharap agar WHO-2024 yang ad adi 3.000 Desa Wisata sebagai upaya nyata dalam membangun ekosistem percepatan sertifikasi halal secara nasional untuk ke depannya. (hap)