Menag Minta Rakernas Jadi Media Evaluasi: Untuk Tingkatkan Layanan Haji

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) 2024 jadi media evaluasi untuk meningkatkan pelayanan haji.

Hal itu disampaikannya saat membuka Rakernas Dirjen PHU pada Kamis (134/3/2024).

“Pelayanan yang akan datang harus jauh lebih baik,” ujar Menang.

“Saya tidak mau Rakernas ini tidak menghasilkan apapun untuk pelayanan jemaah akan datang,” ucapnya di Jakarta, Kamis (14/3/2024). tambahnya.

Menang mengatakan bahwa tahun 2024, tema yang diusung masih sama dengan tahun lalu yakni semangat Haji Ramah Lansia. 

Menurutnya, ini menjadi salah satu legacy Presiden Joko Widodo (Jokowi) di masa akhir kepemimpinannya.

Pria yang akrab disapa Gus Men itu juga meminta agar pelayanan jemaah dipersiapkan secara detail, khususnya terakit jemaah lansia. 

“Harus ada program khusus untuk lansia, mulai di tanah air, di tanah suci hingga kembali ke tanah air. Buatkan program khusus,” katanya. 

“Ini penting, harus dijadikan prioritas, tanpa mengurangi pelayanan kepada jemaah lain,” lanjut Gus Men.

Gus Men mengatakan berkaca dari pelaksanaan haji 2023, salah satu yang harus diperhatikan adalah makanan bagi para jemaah.

“Terus kemudian mungkin sejak di asrama sudah diajak senam, bahkan mungkin disiapkan alat yang bisa mendeteksi lokasi lansia. Karena tahun lalu banyak yang tersesat rata-rata lansia,” saran Menag.

Gus Men juga meminta jajaran Ditjen PHU untuk memperhatikan masalah kuota. 

Sebagai informasi, tahun ini, kuota Indonesia mencapai 241.000.

Kuota ini terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan haji. 

Oleh karenanya, Gus Men minta agar kuota ini bisa diserap dengan baik.

“Ini tidak mudah dalam organisasinya, namun kita tidak boleh menyerah dan pasrah begitu saja. Saya meyakini tim di dirjen PHU saat ini adalah terbaik. Jadi buktikan,” ungkapnya.

Gus Men juga menegaskan tak ingin mendengar ada kelalaian dalam layanan jemaah.

Terutama mendengar adanya perilaku koruptif. 

Karena itu, Menag minta Inspektorat Jenderal Kemenag terlibat langsung dalam mengawasi pelaksanan haji 2024. 

Guna menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, Kemenag juga telah menyewa pengacara untuk memastikan semua kontrak yang berkaitan dengan haji ini berjalan baik tanpa ada kesalahan.