Banyak Disamakan Dengan Sedekah Sehingga Warga Menerima Politik Uang, Samakah Politik Uang dengan Sedekah? Fatwa MUI Sebutkan Ini

Namun yang paling penting, masyarakat harus berani dan mampu menolak politik uang. Jangan lagi menggunakan slogan "terima uangnya, pilih yang lain". Tagline ini menjadi berbahaya karena akan mendidik budaya hipokrit atau munafik.

"Kalau mau bersih sekalian kita budayakan antipolitik uang," tegas Gugun.

Pakar ilmu politik UGM Yogyakarta Mada  Sukmajati menyatakan desa merupakan tempat terbaik dan strategis melakukan transformasi atau perubahan sosial, salah satunya menghapus budaya politik uang. Melalui transformasi di desa maka bisa memacu perubahan di atasnya.

"Saya kira mengakhiri politik uang pola 'bitingan' (batang lidi untuk menilai jumlah nilai uang dan jumlah hasil suara) menjelang pemilihan kepala desa (pilkades) akan berpengaruh besar pada pemilu (politik elektoral) di atasnya," kata Mada Sukmajati.

Skema politik uang lebih banyak dilakukan menjelang hari pemungutan suara atau pencoblosan, karena masyarakat akan lebih mengingat mereka yang memberikan pada akhir meskipun jumlahnya lebih kecil.

Gencar kampanye antipolitik uang

Baca Juga

Wacana Pilkada Lewat DPRD, Pengamat: Biaya Politik Gila-gilaan, Demokrasi Tak Harus Selalu Coblos Langsung

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki tugas untuk mengawasi praktik menyimpang dalam proses demokrasi ini tidak tinggal diam atau menerima begitu saja anggapan bahwa politik uang adalah budaya dan sedekah sehingga sulit dihilangkan.

"Kami selaku pengawas pemilu sangat gencar dalam melakukan sosialisasi terkait politik uang," tegas Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar.

Salah satu cara yang ditempuh Bawaslu Sleman adalah dengan mengajak masyarakat untuk mengembangkan daerahnya sebagai desa atau kalurahan antipolitik uang.

Selain itu, Bawaslu Sleman juga menggandeng berbagai tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk bersama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa politik uang merupakan praktik yang tidak benar dalam demokrasi.

Jelas juga bahwa kalangan ulama sepakat bahwa politik uang itu sama dengan rasuah atau suap sehingga pelaku dan penerimanya sama-sama melakukan sesuatu yang haram.

Bawaslu Sleman saat ini terus gencar melakukan sosialisasi dan pengembangan desa atau kelurahan Anti-Politik Uang (APU). Dengan upaya ini diharapkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan politik uang semakin meningkat. Saat ini baru lima desa dari 86 desa/kalurahan di Sleman yang sudah deklarasi antipolitik uang