Lebaran Potensi Berbeda, Anwar Abbas Harap Pemerintah Tidak Memecah Belah Umat Lewat Idul Fitri

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah pada Ramadhan 1444 Hijriah/2023 Masehi memutuskan bahwa awal puasa jatuh pada Kamis (23/3/2023) lalu. Namun untuk Lebaran atau Idul Fitri belum tentu akan sama.

Sebagaimana diketahui, melalui keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid pada Selasa (31/1/2023) lalu, PP Muhammadiyah telah menetapkan bahwa Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Jumat (21/4/2023). 

Namun seperti kita ketahui, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan menentukan Hari Raya Idul Fitri atau lebaran berdasarkan hasil sidang isbat yang biasanya digelar jelang Syawal atau tepatnya pada tanggal 29 Ramadhan.

Anwar abbas Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah yang juga sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan kemungkinan sangat besar adanya perbedaan dalam penentuan 1 Syawal atau Lebaran.

“Karena berdasarkan hitung-hitungan ilmu hisab dan kemungkinan yang terjadi dari hasil ru'yah adalah tidak sama maka Idul Fitri tahun ini. Tentu jelas sangat besar kemungkinannya akan berbeda,” ujar Anwar Abbas dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada Senin (17/4/2023).

Baca Juga

Tim Pengacara Muslim hingga MER-C Minta Pemerintah Tegas Usai Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon

Tapi Anwar mengatakan bahwa  kedua metode yakni hisab dan ru'yah sama-sama ada dalam Al-Qur’an. 

“Jadi semestinya sikap pemerintah bila kita mengacu kepada konstitusi maka tidak boleh ikut-ikut menentukan hasil mana yang akan dipakai tapi menyerahkan urusan tersebut kepada para pemeluk dari agama islam itu sendiri,” tandas Anwar Abbas.

Hal ini dikatakan Anwar sama halnya dengan masalah  qunut ketika sholat subuh. 

Dok. Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadhan 1444 Hijriah (tim tvOnenews)

“Imam syafii melaksanakan qunut dan imam abu hanifah tidak qunut, lalu pemerintah akan berpihak kepada salah satu dari dua pendapat tersebut ? Tentu pemerintah tidak boleh berbuat demikian,” ujarnya.

Tapi bolehkah pemerintah memfasilitasi umat untuk menentukan kapan Idul Fitri?

“Ya boleh-boleh saja.  Tapi kalau terjadi perbedaan antara yang mempergunakan hisab dengan yang mempergunakan ru'yah maka sikap pemerintah jangan ikut-ikutan berpihak kepada salah satunya,” kata Anwar Abbas.

Maka menurut Anwar Abbas, tugas pemerintah cukup hanya memberitahu bahwa tahun ini umat Islam Lebaran atau Idul Fitrinya tidak sama karena mempergunakan hisab hasil hitung-hitungan mereka.