Dedi Mulyadi Tegas Minta Stop Calo Tenaga Kerja, Industri Subang Wajib Utamakan Warga Lokal

tvOnenews.com - Pernyataan tegas Dedi Mulyadi kembali menyita perhatian publik. Di tengah pesatnya pertumbuhan industri di Subang, ia secara terbuka menyoroti praktik calo tenaga kerja yang dinilai merugikan warga lokal. Tak main-main, Gubernur Jawa Barat meminta praktik tersebut dihentikan agar masyarakat setempat benar-benar merasakan manfaat pembangunan.

Momen itu terlihat dalam tayangan YouTube Lembur Pakuan Channel pada 9 April 2026, bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-78 Kabupaten Subang. Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya keseimbangan antara sektor industri dan pertanian sebagai fondasi pembangunan daerah.

Ia menilai Subang saat ini berada dalam posisi strategis sebagai daerah yang berkembang di dua sektor sekaligus.

_{Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. (Sumber: YouTube LEMBUR PAKUAN CHANNEL)}

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa Subang kini berkembang dalam dua karakter sekaligus, yakni sebagai daerah pertanian dan kawasan industri. Menurutnya, kedua sektor tersebut harus berjalan seimbang agar saling mendukung. 

Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa pariwisata bukanlah tujuan utama pembangunan, melainkan efek dari tata kelola daerah yang baik. Jika sawah, sungai, kota, dan kampung dirawat dengan baik, serta infrastruktur seperti jalan dan utilitas ditata rapi, maka daya tarik wisata akan terbentuk dengan sendirinya. 

Baca Juga

Kabar Bahagia untuk Warga Jawa Barat, Dedi Mulyadi Pastikan 40 Ribu Rumah Direnovasi Lewat Program Gentengisasi

Bahkan Dedi Mulyadi dengan lantang menyatakan tanpa promosi besar atau anggaran khusus, publikasi dari media sosial, vlogger, dan masyarakat dinilai sudah cukup untuk menarik perhatian orang datang ke suatu daerah.

Menurut Dedi Mulyadi, pariwisata bukanlah tujuan utama, melainkan efek dari tata kelola daerah yang baik. Namun, ia juga mengkritik kinerja dinas yang dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi pendampingan masyarakat.

“Terus kemudian apa tugas pemerintah? Apa tugas pemerintah itu adalah mendampingi rakyat. Pariwisata itu mendampingi bagaimana mengelola sebuah kewisataan terbebas dari parkir yang bayar, parkir liar, spanduk berantakan di mana-mana. Itu yang dilakukan. Dan rata-rata dinas teknis di mana pun enggak jalan,” tegas Dedi Mulyadi.

Ia menilai lemahnya kinerja tersebut tidak lepas dari pola pikir yang terlalu berorientasi pada proyek.

“Kenapa? Semuanya orientasinya adalah proyek. Ada proyeknya baru ada kegiatannya. Tidak ada proyeknya tidak ada kegiatannya. Jadi dia digaji dengan tukinnya. Apa fungsinya?” kata Dedi Mulyadi.

Pengalaman pribadinya saat mengelola kawasan Lembur Pakuan juga menjadi contoh nyata minimnya respons dari dinas terkait.

“Saya cerita, saya ngurus Lembur Pakuan itu berapa kali minta pariwisata Kabupaten Subang untuk ngurus kayak enggak respon. Padahal gubernur yang minta apalagi rakyat,” ungkap Dedi Mulyadi.

Tak hanya itu, Dedi juga mengaku harus turun langsung hingga menggerakkan aparat di lapangan untuk memastikan penataan berjalan.

“Saya kemarin jujur aja Kasatpol PP saya telepon. Saya bilang gubernur tiap hari bongkarin bangunan liar di mana-mana. Spanduk saya cabutin biar rapi, bersih, biar orang masuk tata kok enggak ada yang gerak? Saya malah menggerakkan salah satu anggota Bhabinkamtibmas Kecamatan Kalijati untuk tiap hari saya kasih mobil, saya kasih BBM biar cepat,” jelasnya.

Menurutnya, pendekatan prosedural yang kaku justru menjadi penghambat penyelesaian masalah.

“Kenapa? Hari ini kalau prosedural enggak akan selesai. Pagi apel dulu, setelah apel diperintah, difoto, di video. Beres foto video, balik lagi, nyatu lagi. Enggak bisa,” ujar Dedi Mulyadi.

Dedi juga menegaskan komitmennya untuk menjadi pemimpin yang aktif turun ke lapangan.

“Untuk itu saya mengambil jadi gubernur, gubernur pinggiran dibanding gubernur kota. Saya ingin setiap hari menyelesaikan masalah saya. Setiap hari ada problem yang harus saya selesaikan. Kenapa? Kita ingin mencapai kemajuan,” tuturnya.

Sorotan utama kemudian mengarah pada isu tenaga kerja lokal di tengah masuknya investasi besar ke Subang.

“Kita. Subang sudah mencapai apa? Gerbang tol tiga, BYD, VinFast. Tugas kita apa? Segera mengkonektivitaskan apa? Yang kerjanya harus orang situ, yang kerjanya harus tenaga di sini. Jangan lagi bus dari luar masuk ke sini, masuk di sini,” tegas Dedi Mulyadi.

Ia bahkan mengungkap temuan di lapangan yang menunjukkan rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal.

“Saya cek ketika masuk ke pabrik, berapa orang Subangnya? Dari 10 hanya 2,” katanya.

Untuk itu, ia meminta dinas terkait segera bertindak tegas, termasuk menghentikan praktik percaloan tenaga kerja.

“Turun dinas tenaga kerjanya segera identifikasi. Hentikan itu yang calo-calo tenaga kerja yang atas nama desa, atas nama ormas. Hentikan pakai sistem yang terbaik dia bekerja. Anak Subang yang terbaik itulah yang bekerja. Itu caranya untuk mencapai maju,” pungkas Dedi Mulyadi.

Pernyataan ini menegaskan bahwa di tengah pesatnya industrialisasi di Jawa Barat, khususnya Subang, keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal menjadi kunci agar pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat.

(anf)