Gubernur Dedi Mulyadi Beri Balasan Menohok ke Mantan Bupati Garut Soal Dana Desa Dipangkas
- YouTube/KANGDEDIMULYADICHANNEL
tvOnenews.com - Polemik terkait alokasi dana desa di Kabupaten Garut menjadi sorotan publik setelah mantan Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia menilai kontribusi anggaran dari pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi belum terlihat signifikan, khususnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 dan 2026.
Rudy Gunawan juga menyoroti adanya penurunan bantuan keuangan provinsi ke desa.
Menurutnya, dana yang sebelumnya mencapai sekitar Rp130 juta per desa kini turun drastis menjadi sekitar Rp40 juta per desa.
Jika dihitung secara keseluruhan, total anggaran yang semula mencapai sekitar Rp55 miliar kini hanya tersisa sekitar Rp15 miliar.
Pernyataan tersebut langsung mendapat tanggapan dari Dedi Mulyadi. Melalui media sosial pribadinya, ia memberikan jawaban yang cukup tegas sekaligus menohok.
Dedi menegaskan bahwa jika melihat data keuangan dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir, aliran dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Garut sebenarnya mencapai angka triliunan rupiah setiap tahunnya.
Namun, menurut Dedi, besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya berdampak pada kondisi infrastruktur di lapangan, khususnya di wilayah pedesaan.
- Instagram/dedimulyadi71
Ia mengaku kerap menerima keluhan dari masyarakat, terutama dari daerah Garut Selatan, terkait kondisi jalan dan jembatan yang rusak.
“Saya banyak sekali mendapat komplain dari warga, terutama di pedesaan Garut Selatan. Mereka selalu mengeluhkan jalan yang rusak dan jembatan yang tidak layak,” ujar Dedi Mulyadi.
Tak hanya Garut, Dedi juga menyebut wilayah lain seperti Sukabumi mengalami hal serupa.
Banyak warga yang mengeluhkan kondisi infrastruktur dasar yang belum memadai meskipun anggaran terus mengalir setiap tahunnya.
Berdasarkan kondisi tersebut, Dedi Mulyadi mengaku mengambil langkah strategis dengan mengubah pola pengelolaan bantuan keuangan desa.
Ia menegaskan bahwa dana desa bukan dikurangi, melainkan justru ditingkatkan. Namun, alokasinya kini difokuskan pada program prioritas, khususnya perbaikan jalan desa yang rusak.
“Dana untuk desa bukan dikurangi, tapi ditambah lebih besar lagi dibanding tahun lalu, bahkan bisa dua kali lipat. Hanya saja, kami mengubah skala prioritas untuk menyelesaikan jalan-jalan yang jelek secara bertahap,” jelasnya.
Kebijakan ini diambil agar perbaikan infrastruktur dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Dedi ingin memastikan bahwa keluhan warga terkait jalan rusak tidak lagi menjadi persoalan yang terus berulang setiap tahun.
Kabupaten Garut sendiri disebut menjadi salah satu prioritas utama dalam program perbaikan jalan desa.
Hal ini tidak lepas dari banyaknya laporan masyarakat terkait kondisi jalan yang memprihatinkan di wilayah tersebut.
Meski demikian, Dedi juga memberikan pernyataan yang cukup tegas kepada Rudy Gunawan.
Ia menyebut bahwa jika ada pihak yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut, maka pemerintah provinsi siap mengalihkan prioritas anggaran ke daerah lain yang dinilai lebih membutuhkan.
“Kalau Bapak keberatan terhadap kebijakan ini, tidak masalah. Saya bisa geser ke kabupaten lain yang lebih membutuhkan, karena yang butuh perbaikan jalan masih sangat banyak,” tegas Dedi.
Pernyataan ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagian mendukung langkah Dedi karena dinilai lebih fokus pada kebutuhan riil di lapangan.
Di sisi lain, kebijakan ini juga menjadi perhatian publik karena menyangkut efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Perubahan skema bantuan dari yang bersifat merata menjadi berbasis prioritas dinilai sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan, terutama di sektor infrastruktur dasar.
Dengan fokus pada perbaikan jalan desa, pemerintah provinsi berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan.
Akses jalan yang baik diyakini akan memperlancar distribusi barang, meningkatkan mobilitas warga, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat setempat. (adk)
Load more