Mengaku Tertekan ke Dedi Mulyadi, Kades Hoho Malah Dapat Nasihat Tegas soal Seleksi Perangkat Desa

tvOnenews.com - Kepala Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Hoho Alkaf, menyampaikan curahan hatinya kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait polemik seleksi perangkat desa yang memicu gesekan di wilayahnya. Pertemuan tersebut terlihat dalam unggahan akun Instagram pribadi Dedi Mulyadi pada 16 Maret 2026.

Pertemuan berlangsung di Lembur Pakuan, Subang. Dalam suasana santai namun serius, Kades Hoho menceritakan berbagai persoalan yang ia hadapi setelah konflik terkait seleksi perangkat desa di Purwasaba.

Seperti diketahui, konflik tersebut sempat memicu tindakan kekerasan yang menimpa Kades Hoho. Ia bahkan menjadi korban pengeroyokan oleh oknum LSM setelah polemik seleksi perangkat desa memanas.

_{Kades Hoho Alkaf dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (Sumber: YouTube Kang Dedi Mulyadi)}

Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi terlebih dahulu menanyakan kondisi psikologis Hoho setelah mengalami berbagai tekanan akibat konflik tersebut.

“Tapi sekarang tidak dalam keadaan merasa tertekan?” tanya Dedi Mulyadi.

Baca Juga

Dedi Mulyadi Tegur Keras Kontraktor, Gedung Proyek Memakan Jalan Provinsi dan Belum Miliki IMB: Bapak Pelit

Hoho pun menjelaskan bahwa tekanan yang ia rasakan bukan berasal dari pihak luar seperti LSM, melainkan dari pihak lain yang terlibat dalam proses seleksi tersebut.

“Ya saya tertekan oleh pihak-pihak lain. LSM, orang luar itu sih enggak sama sekali. Justru saya tertekannya itu oleh yang tiga,” kata Hoho.

Mendengar pernyataan itu, Dedi Mulyadi mencoba memastikan siapa pihak yang dimaksud oleh Kades Hoho.

“Oleh yang lulus, yang belum dilantik-lantik,” ujar Dedi Mulyadi.

“Iya,” jawab Hoho singkat.

Dalam perbincangan tersebut, Dedi Mulyadi juga berharap polemik yang terjadi dapat segera menemukan jalan keluar setelah persoalan itu disampaikan secara terbuka.

“Ya mudah-mudahan dengan sekarang disampaikan, dicurahkan, walaupun lintas beda daerah, mudah-mudahan saja jadi cepat dilantik,” ujar Dedi Mulyadi sambil tertawa.

Ia kemudian menanyakan berapa lama proses seleksi perangkat desa tersebut berlangsung hingga menimbulkan polemik.

“Jadi sudah berapa lama ini dari seleksi sampai hari ini?” tanya Dedi Mulyadi.

Hoho menjelaskan bahwa proses tersebut sudah berjalan cukup lama.

“Dari tanggal 18 Februari berarti sudah hampir sebulan, 26 hari,” kata Hoho.

Mendengar jawaban tersebut, Dedi Mulyadi tampak cukup terkejut karena persoalan tersebut belum juga selesai dalam waktu yang cukup lama. Untuk mencairkan suasana, ia pun melontarkan candaan.

“Itu padahal kalau ayam sudah 30 kali bertelur itu,” ujar Dedi Mulyadi.

Candaan itu pun langsung disambut Hoho dengan nada santai.

“Iya, sudah dapat Rp55 juta,” jawab Hoho sambil tertawa.

Meski suasana sempat diwarnai candaan, pembicaraan kemudian kembali serius. Dedi Mulyadi memberikan pandangannya mengenai langkah yang sebaiknya diambil oleh Kades Hoho dalam menghadapi polemik seleksi perangkat desa tersebut.

“Bapak mah tempuh saja jalur prosedur hukum karena bapak adalah kepala desa. Kekuatannya adalah kekuatan di birokrasi. Standarnya ya standar birokrasi saja. Jangan ada standar pengerahan massa lagi,” tegas Dedi Mulyadi.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap keputusan pemerintahan desa harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan dari pihak manapun.

“Karena kepala desa ya kita gunakan saja aturan hukum, dan setiap orang enggak boleh tertekan apa pun untuk merubah sebuah keputusan. Kalau keputusan itu diyakini oleh sebuah kebenaran,” lanjutnya.

Menurut Dedi Mulyadi, jika proses seleksi perangkat desa telah dilakukan secara adil dan sesuai prosedur, maka keputusan tersebut seharusnya dapat ditegakkan.

“Kalau misalnya seleksi itu diyakini memang sudah sesuai prosedur, kemudian adil, transparan, terbuka, akuntabel, ya putuskan,” ujarnya.

Namun, ia juga menegaskan bahwa masyarakat tetap memiliki hak untuk mengoreksi jika memang terdapat indikasi kecurangan dalam proses seleksi tersebut.

“Tetapi kalau merasa seleksi itu tidak terbuka, kemudian terindikasi tindak kecurangan, ya orang boleh dong melakukan perubahan. Tetapi perubahannya dilakukan setelah ada fakta-fakta dan bukti-bukti yang akurat,” kata Dedi Mulyadi.

Di akhir pembicaraan, ia turut menyoroti pentingnya keadilan bagi peserta seleksi yang telah berusaha mengikuti proses dengan baik.

“Kasihan orang sudah paling bener, pinter,” tutup Dedi Mulyadi.

Sementara itu, Kades Hoho menegaskan bahwa dirinya tetap berkomitmen menjalankan tugas sebagai kepala desa dengan sebaik-baiknya. Ia juga menyatakan tidak akan takut untuk tetap melayani kepentingan masyarakat meskipun menghadapi berbagai tekanan.

Pertemuan antara Kades Hoho dan Dedi Mulyadi ini pun menarik perhatian publik karena menyoroti tantangan yang dihadapi kepala desa dalam menjalankan kebijakan, terutama ketika menghadapi intervensi dari pihak luar dalam proses pemerintahan desa.

(anf)