News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Ayah Nizam Syafei Merasa Disudutkan, Kuasa Hukum Desak DPR Beri Kesempatan Klarifikasi

​​​​​​​Ayah Nizam Syafei merasa disudutkan, kuasa hukum desak DPR beri kesempatan klarifikasi agar penanganan Kasus Nizam Syafei tetap adil dan independen.
Selasa, 3 Maret 2026 - 22:48 WIB
Ayah Nizam Syafei
Sumber :
  • YouTube Denny Sumargo

tvOnenews.com - Ayah Nizam Syafei merasa disudutkan di tengah derasnya opini publik, sementara kuasa hukum mendesak DPR agar memberikan kesempatan klarifikasi secara adil dan terbuka.

Perkembangan terbaru dalam Kasus Nizam Syafei memunculkan temuan yang dinilai memilukan. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa dugaan kekerasan terhadap Nizam Syafei (NS) tidak hanya mengarah kepada ibu tirinya, tetapi juga menyeret nama ayah kandungnya.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dian, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan temuan lapangan kepada pimpinan sidang serta aparat penegak hukum.

“Keterangan berbagai pihak inilah yang kemudian kami rangkum terus saya sampaikan kepada pimpinan sidang ketika FDP kemarin dan sebelumnya sebenarnya kami sudah menyampaikan kepada Pak Kapolres Sukabumi bahwa ini yang kami temukan nih fakta di lapangan. Jadi mohon bisa ditindaklanjuti ya,” ujarnya dalam unggahan YouTube Intens Investigasi (3/3/2026).

Di tengah situasi tersebut, kuasa hukum ayah Nizam Syafei, Dedi Setiadi, menilai kliennya kini berada dalam posisi yang terpojok. Ia menyebut banyak pernyataan yang berkembang justru semakin menyudutkan.

“Jadi kan banyak menyudutkan klien saya ya gitu kan dari lembaga perlindungan anak juga ya dari pendapat-pendapat dari anggota DPR juga,” katanya.

Menurut Dedi, demi menjaga independensi dan keadilan, kliennya seharusnya diberi ruang yang sama untuk menyampaikan penjelasan di hadapan DPR.

“Maksud saya begini, supaya adil ya, saya mohon juga DPR mengundang klien kami dan kami untuk kita menjelaskan. Supaya posisi DPR itu independen karena milik rakyat semua, bukan milik salah satu rakyat, bukan milik golongan. Ini kan milik rakyat semua. Jadi tolonglah berikan keadilan kepada kami untuk menjelaskan itu,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa kebenaran sebuah peristiwa tidak bisa hanya dinilai dari satu sisi saja.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Jadi belum tentu kebenaran ya yang disampaikan tadi itu benar. Karena yang mengalami ini adalah mantan istrinya dan mantan suaminya,” tambahnya.

Permintaan tersebut disampaikan kepada Komisi III DPR RI yang sebelumnya menggelar forum dengar pendapat terkait Kasus Nizam Syafei. 

Halaman Selanjutnya :

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.
Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta seluruh aduan warga melalui aplikasi JAKI harus ditanggapi serius dan tidak dimanipulasi dengan foto Artificial Intelligence (AI).
Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Namun, tidak semua AC mampu memberikan dampak positif bagi kesehatan. Pemilihan yang kurang tepat justru bisa memperburuk kondisi, seperti udara terlalu kering atau sirkulas

Trending

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.
Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Seorang pemain Timnas kembali menjadi warga negara Belanda setelah terseret konflik paspor di Eredvisie. Penyerang Heerenveen itu akan kembali bermain pekan ini
Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain naturalisasi timnas berbondong-bondong kembali jadi Warga Negara Belanda setelah kasus paspor meledak di Liga Belanda dalam beberapa pekan terakhir.
Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan, bahwa saat ini dirinya sedang menggodok program kredit angkot listrik yang bisa diikuti oleh para sopir angkot di Jawa Barat.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT