Jangan Panik! Begini Cara Mengurus Sertifikat Rumah Ganda Agar Tak Kehilangan Hak Milik

tvOnenews.com - Kasus sertifikat rumah ganda menjadi salah satu permasalahan pertanahan yang cukup sering terjadi di Indonesia.

Meski Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus berupaya memperbaiki sistem administrasi, faktanya hingga tahun 2025 masih banyak tanah yang belum bersertifikat atau bahkan memiliki dua sertifikat atas bidang tanah yang sama.

Kondisi ini bisa berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan membuat pemilik kehilangan hak atas tanahnya.

Dikutip dari kanal YouTube Cerdas Hukum, Muhammad Rizki Firdaus menjelaskan secara rinci bagaimana cara menghindari serta mengurus sertifikat rumah ganda agar pemilik tidak dirugikan.

Ia menyebut ada dua langkah utama yang bisa dilakukan, yaitu pengecekan secara online dan pengecekan secara offline.

Langkah pertama yang paling mudah adalah pengecekan online melalui aplikasi resmi milik Kementerian ATR/BPN bernama Sentuh Tanahku.

Aplikasi ini dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store.

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat memeriksa Nomor Induk Bidang Tanah (NIB) atau nomor sertifikat tanah untuk memastikan keabsahannya.

“Bapak Ibu bisa download Sentuh Tanahku di App Store atau Play Store, lalu cek nomor induk bidang tanahnya, nomor sertifikatnya. Maka akan ketahuan apakah benar di lampiran-lampiran terakhir antara peta bidang tanah dengan peta yang ada di aplikasi,” jelas Rizki.

Namun, Rizki juga menegaskan bahwa meskipun aplikasi Sentuh Tanahku memudahkan proses pengecekan, hasil dari aplikasi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.

Aplikasi hanya membantu memberikan gambaran awal posisi dan status bidang tanah. Untuk pembuktian yang lebih kuat, tetap diperlukan langkah verifikasi resmi melalui BPN.

Langkah kedua adalah melakukan pengecekan secara offline dengan mendatangi langsung Kantor Pertanahan (BPN) setempat, baik di tingkat kabupaten maupun kota.

Pemohon dapat mengajukan permohonan pemeriksaan bidang tanah dengan membawa dokumen lengkap sebagai bukti hubungan hukum terhadap tanah tersebut.

Dokumen yang perlu disiapkan antara lain:

• Sertifikat asli tanah atau rumah,
• KTP dan KK pemilik tanah,
• Bukti transaksi seperti akta jual beli, akta hibah, atau surat waris,
• Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar sekitar Rp50.000 per bidang tanah.

Setelah dokumen diverifikasi, petugas BPN akan melakukan pemeriksaan lapangan dan membandingkan posisi bidang tanah dengan data yang tercatat dalam peta resmi BPN.

Jika ditemukan dua sertifikat atas tanah yang sama, maka kasus tersebut akan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Rizki menjelaskan, penanganan sertifikat ganda harus mengacu pada yurisprudensi atau putusan pengadilan terdahulu yang memiliki kekuatan hukum tetap (final and binding).

Salah satu acuan yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2018, yang menegaskan prinsip dasar dalam menyelesaikan kasus sertifikat ganda.

“Jika terdapat sertifikat ganda untuk tanah yang sama dan keduanya dinyatakan otentik, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat yang terlebih dahulu terbit,” terang Rizki.

Artinya, dalam kasus di mana dua sertifikat sama-sama sah secara hukum, sertifikat yang lebih dulu diterbitkan memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi.

Prinsip ini diterapkan untuk melindungi hak pemilik pertama dan mencegah penyalahgunaan dokumen oleh pihak lain.

Selain itu, Rizki juga menyarankan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli tanah.

Pastikan untuk selalu melakukan pengecekan terlebih dahulu ke BPN dan jangan tergiur harga murah sebelum memastikan legalitasnya.

Ia juga menambahkan bahwa proses pemeriksaan legalitas bisa dilakukan melalui notaris atau PPAT yang berwenang untuk menghindari potensi masalah hukum di kemudian hari. (adk)