Before-After Rincian Gaji dan Tunjangan Anggota DPR, dari Rp104 Juta jadi Rp65,59 Juta, Netizen: Masih Kegedean!

tvOnenews.com - Besaran gaji anggota DPR RI periode 2024–2029 menjadi sorotan publik setelah resmi mengalami pemangkasan.

Take home pay wakil rakyat yang sebelumnya bisa tembus lebih dari Rp104 juta, kini tinggal Rp65,59 juta per bulan.

Angka ini sudah dipotong pajak penghasilan (PPh) sebesar 15 persen.

Pemotongan ini mulai berlaku sejak September 2025, setelah tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan dihentikan per 31 Agustus 2025 lalu.

Dengan begitu, gaji bersih anggota DPR otomatis menurun hampir setengahnya.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa pemangkasan ini bukan hanya pada tunjangan perumahan, melainkan juga pada sejumlah fasilitas lain.

Beberapa tunjangan yang ikut dievaluasi antara lain biaya langganan listrik dan telepon, tunjangan komunikasi intensif, hingga tunjangan transportasi.

"DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR, setelah evaluasi meliputi biaya langganan, biaya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi,” jelas Dasco dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9).

Dasco juga merinci besaran gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan konstitusional yang diterima anggota DPR periode ini. Berikut detailnya:

Gaji pokok dan tunjangan melekat

1. Gaji pokok: Rp4.200.000

2. Tunjangan suami/istri: Rp420.000

3. Tunjangan anak: Rp168.000

4. Tunjangan jabatan: Rp9.700.000

5. Tunjangan beras: Rp289.680

6. Uang sidang/paket: Rp2.000.000

Total: Rp16.777.680

Tunjangan konstitusional dan fungsi dewan

7. Biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat: Rp20.033.000

8. Tunjangan kehormatan DPR: Rp7.187.000

9. Peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp4.830.000

10. Honorarium fungsi legislasi: Rp8.461.000

11. Honorarium fungsi pengawasan: Rp8.461.000

12. Honorarium fungsi anggaran: Rp8.461.000

Total: Rp57.433.000

Dengan begitu, total bruto anggota DPR mencapai Rp74.210.680.

Setelah dipotong PPh 15 persen sebesar Rp8.614.950, maka gaji bersih atau take home pay tinggal Rp65.595.730 per bulan.

Anggota DPR yang Dinonaktifkan Tak Dapat Gaji

Selain pemangkasan tunjangan, Dasco menegaskan bahwa beberapa anggota DPR yang dinonaktifkan juga tidak berhak menerima gaji bersih.

Mereka antara lain Ahmad Sahroni dan Nafa (Fraksi NasDem), Eko Patrio dan Uya Kuya (Fraksi PAN), serta Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir (Fraksi Golkar).

Langkah ini disebut sebagai bagian dari komitmen transparansi dan efisiensi anggaran DPR.

Meski gaji DPR sudah dipangkas hingga Rp65,59 juta, netizen di media sosial X justru tetap merasa jumlah tersebut terlalu besar jika dibandingkan dengan kondisi masyarakat saat ini.

"Loh kan dituntutnya max 5x gaji UMR, bukan? Paling enggak max take home pay lu ya 25-26 juta aja. Itu masih kegedean. Kalau mau nyari duit jadi pedagang aja,” tulis seorang netizen.

“Tunjangan komunikasi intensif dengan masyarakat kenapa tinggi banget? Udah kayak paling komunikatif aja sama rakyat,” kritik netizen lainnya.

“Dengan logika yang sama, harusnya setiap guru bisa dapat tunjangan 20 juta sebulan (di luar gapok + tunjangan lain) untuk komunikasi intensif dengan murid dan wali muridnya,” tambah akun lain dengan nada sindiran.

Perdebatan soal gaji anggota DPR ini semakin memanas, mengingat di tengah pemangkasan, angka Rp65,59 juta per bulan dinilai publik tetap sangat tinggi dibandingkan penghasilan rata-rata pekerja Indonesia. (adk)