Tak Lagi Ditutupi, Habib Rizieq Shihab Sentil Pemerintah Berat Sebelah ke Preman Berkedok Ormas: Bubarkan FPI Berani!

tvOnenews.com - Polemik organisasi masyarakat (ormas) kembali menjadi sorotan publik, terutama setelah mencuatnya aksi-aksi kontroversial dari GRIB Jaya yang dipimpin oleh Hercules Rozario Marshall.

Di tengah sorotan tajam terhadap ormas tersebut, Habib Rizieq Shihab ikut angkat bicara dan menyentil sikap pemerintah yang dinilainya berat sebelah dalam menindak ormas-ormas di Indonesia.

GRIB Jaya menjadi bahan perbincangan hangat setelah terlibat dalam beberapa insiden yang memicu keresahan publik.

Salah satu yang menyedot perhatian adalah perseteruan terbuka antara Hercules dengan mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

Konflik tersebut memancing debat luas di media sosial dan ruang publik karena dianggap mencerminkan arogansi kekuasaan di balik ormas tertentu.

Penolakan terhadap GRIB Jaya bahkan terjadi di berbagai daerah.

Di Bali, Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta secara tegas menolak kehadiran ormas tersebut.

Ia menyatakan bahwa Bali sudah memiliki sistem keamanan berbasis adat dan tidak membutuhkan ormas luar yang dikhawatirkan membawa unsur premanisme.

Situasi serupa juga terjadi di Kalimantan Tengah. Gubernur Agustiar Sabran bersama Kapolda Irjen Iwan Kurniawan mengecam tindakan penyegelan pabrik oleh GRIB Jaya di Kabupaten Barito Selatan.

Di tengah kegaduhan ini, Habib Rizieq Shihab buka suara.

Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan melalui kanal YouTube Cerita Untungs, Rizieq menyoroti sikap pemerintah yang dinilainya tidak konsisten.

Ia menyatakan bahwa pemerintah berani membubarkan FPI, yang selama ini dikenal sebagai ormas berbasis keagamaan dan sosial.

Tetapi tampak takut atau enggan menindak tegas ormas-ormas lain yang diduga mengusung premanisme.

Habib Rizieq menuturkan bahwa saat dirinya diwawancarai oleh wartawan asing terkait pembubaran FPI, ia menjawab singkat namun tajam.

“Apa yang Anda lakukan bila di negeri Anda pejabat berkolaborasi dengan penjahat, sehingga maksiat menyebar di mana-mana?” katanya.

Dengan pernyataan tersebut, Habib Rizieq mengisyaratkan bahwa pembubaran FPI lebih karena alasan politis dan ketidaksukaan pemerintah.

"Kalau pejabat dan penjahat sudah berkolaborasi, kita cuma punya dua pilihan: diam dan menjadi korban atau melawan," tambahnya.

Menurut Habib Rizieq, saat ini justru banyak ormas yang bersikap layaknya preman, melakukan intimidasi, pemerasan, dan aksi-aksi sepihak yang meresahkan masyarakat, namun dibiarkan.

Ia mengaku heran mengapa pemerintah tidak membubarkan ormas-ormas tersebut jika memang terbukti merugikan masyarakat luas.

“FPI itu bukan organisasi preman. Itu organisasi sosial dan kemanusiaan. Tapi pemerintah berani bubarin. Kenapa organisasi preman malah nggak berani dibubarkan?” katanya.

Lebih lanjut, Habib Rizieq menuding bahwa beberapa ormas preman yang kini marak justru mendapatkan perlindungan dari pejabat-pejabat tertentu yang memiliki kepentingan politik maupun ekonomi.

"Kalau pembinanya pejabat, bagaimana ceritanya mau dibubarkan? Mereka saling melindungi dan memanfaatkan,” ujarnya.

Habib Rizieq juga menyampaikan bahwa pemerintah harus bisa membedakan antara kesalahan individual atau oknum, dengan perilaku sistematis sebuah organisasi.

Jika hanya melibatkan satu atau dua oknum, maka cukup individu tersebut yang ditindak.

Namun jika perilaku premanisme sudah masif dan terstruktur di tubuh ormas tersebut, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak membubarkannya.

“Kalau memang oknum, tangkap, penjarakan. Tapi kalau di berbagai daerah sudah menjadi tukang peras, tukang intimidasi, ya bubarkan. Nggak peduli siapa pembinanya,” tegasnya.

Ia bahkan meminta agar para pejabat tinggi negara mencabut namanya dari daftar pembina ormas-ormas yang diduga terlibat premanisme.

“Itu memalukan. Rakyat sudah muak. Jangan sampai nama pejabat tercantum di organisasi yang meresahkan," ungkapnya.

Sebagai catatan, pemerintah resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI) pada akhir tahun 2020.

Keputusan ini menimbulkan kontroversi dan pro-kontra di masyarakat.

Kini, dengan mencuatnya isu ormas-ormas lain yang justru dinilai lebih meresahkan, sorotan publik kembali tertuju pada keberpihakan pemerintah dalam menegakkan hukum secara adil dan merata. (adk)