Nasib Malang Jenderal Hoegeng, Punya Sikap Jujur hingga Berani Bongkar Kasus Besar, tapi Malah Dipecat Soeharto
- Kolase tvOnenews.com / Istimewa / Buku autobiografi 'Hoegeng, Polisi: Idaman dan Kenyataan'/Pustaka Sinar Harapan
Kapolri kelahiran Pekalongan itu dianggap berbahaya oleh "Orang Besar" yang memiliki kepentingan dengan Robby. yang memiliki bekingan cukup kuat untuk mempengaruhi posisi dari Hoegeng.
Diduga ada keterlibatan kroni keluarga Cendana dengan kasus Robby Tjahjadi, maka Hoegeng sengaja diberhentikan agar tidak terlibat lebih jauh.
Selain itu, Hoegeng juga sedang berupaya mengungkap kebenaran kasus Sum Kuning, korban pemerkosaan pada September 1970, namun menghadapi tekanan besar.
Menurut, Hoegeng alasan yang disampaikan untuk pergantian posisinya dengan Jenderal Hasan adalah untuk 'Peremajaan'. Padahal saat itu Jenderal Hasan jauh lebih tua dua tahun daripada Hoegeng.
Hingga perpisahan dengan para anak buahnya yang melayani dan ikut serta dalam memberantas segala praktik suap maupun kasus penyelundupan mobil mewah Robby Tjahjadi.
- Istimewa
Anak buahnya memberikannya wayang kulit Brotoseno sebagai simbolis mengingat seperti sifatnya yang selalu jujur dan pantang kompromi.
Dalam buku autobiografi Hoegeng yang berjudul Polisi: Idaman dan Kenyataan (1993), mantan Kapolri itu menyebutkan bahwa Robby hanya mendapat bagian kecil, yakni sekitar 10 persen yang dikutip dari VIVA.
Sisa dari keuntungan yang didapat, dibagikan ke para oknum yang memuluskan jalan mobil-mobil mewah itu agar bisa tiba di Indonesia tanpa gangguan.
Menurut pria yang akrab disapa Jenderal Hoegeng itu, total kerugian negara kala itu mencapai Rp700 juta lebih. Angka yang sangat besar di zaman tersebut.
Modus yang dipakai Robby, kata Hoegeng, yakni dengan meminjam paspor orang-orang tertentu. Mobil dibeli dari luar negeri, dan kemudian diklaim milik pemegang paspor tersebut.
Untuk menghindari pajak, Robby menulis keterangan di surat jalan bahwa kendaraan mahal itu statusnya pindahan si pemilik, yang diklaim pernah bertugas di luar negeri.
Pada era Kepemimpinan Presiden Soeharto, bea cukai memang memperbolehkan WNI yang pernah bekerja di luar negeri untuk membawa kendaraan pribadi mereka ke Indonesia, tanpa harus membayar pajak. (ind)
Load more