Jangan Coba-coba! Ternyata Ini Sanksi bagi Perusahaan Nakal yang Telat atau Tidak Bayar THR ke Pegawainya

tvOnenews.com - Ternyata ini sanksi yang dikenakan oleh pemerintah bagi perusahaan nakal yang terlambat atau tidak membayar THR kepada pegawainya.

Pada hari ini, Senin 17 Maret 2025, Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pegawai negeri sipil atau PNS mulai cair apabila mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025.

Sementara itu, untuk pegawai swasta ataupun pengemudi ojek online, THR dibayarkan paling lambat pada H-7 sebelum Idul Fitri 1446 H.

Itu artinya jika Lebaran jatuh pada 31 Maret 2025, maka perusahaan wajib memberikan THR kepada pegawainya maksimal di tanggal 24 Maret 2025.

Pegawai dengan masa kerja lebih dari 12 bulan, maka mereka akan mendapatkan THR sebesar satu kali gaji, sedangkan jika kurang dari setahun, maka diberikan menurut aturan yang berlaku.

Namun jika perusahaan tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan, maka persoalan ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan melalui musyawarah.

Baca Juga

Transaksi Gadai Meningkat Pasca Lebaran, Masyarakat Ambalawi Bima Manfaatkan Emas sebagai Sumber Likuiditas Tanpa Kehilangan Aset

Para pegawai juga bisa membawa permasalahan ini ke Dinas Ketenagakerjaan apabila mediasi dengan perusahaan tidak mencapai kesepakatan.

Sumber :

• Pixabay

Di sisi lain, ternyata masih banyak ditemukan kasus seputar perusahaan yang tidak mau memberikan THR kepada para pegawainya sesuai aturan pemerintah.

Bahkan menurut laporan yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada 2023, tercatat ada ribuan aduan soal masalah pemberian THR.

Menanggapi hal itu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan membuat regulasi yang mengatur soal sanksi bagi perusahaan yang tak bayarkan THR kepada karyawannya.

Jika mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 pasal 10 disebutkan bahwa THR harus dibayar full, tak boleh dicicil.

Bukan cuma itu, perusahaan yang tidak menunaikan hak pegawainya soal pemberian THR, maka mereka akan menerima sanksi berupa denda 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan.

“Sesuai Pasal 10 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 itu perusahaan yang telat bayar THR, wajib bayar denda sebesar 5 persen dari total THR itu sendiri,“ kata unggahan video di akun Instagram @kemnaker.

Sumber :

• Unsplash

Kemnaker menambahkan bahwa denda yang dibayarkan oleh perusahaan bukanlah pengganti pembayaran THR.

Itu artinya, perusahaan tetap tidak bisa melewatkan kewajiban membayar THR kepada karyawannya secara penuh meski sudah melunasi denda dari pihak terkait.