Kamaruddin Simanjuntak Blak-blakan Komentari Kinerja Polri dalam Menangani Kasus Vina Cirebon: Jokowi Harus…

tvOnenews.com - Kinerja lembaga penegak hukum Polri saat menangani kasus Vina Cirebon belakangan ini tengah menjadi sorotan publik, termasuk praktisi hukum Kamaruddin Simanjuntak. 

Hal tersebut lantaran publik meminta agar pengusutan kasus Vina Cirebon ditangani secara tuntas, profesional, transparan, dan memberikan rasa keadilan. 

Namun, di tengah pengusutan kasus Vina Cirebon, diduga terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat, termasuk saat menetapkan Peggi Setiawan sebagai tersangka. 

_{Kamaruddin Simanjuntak. Sumber: Tim tvOnenews.com/Langgeng.}

Untuk mengetahui beberapa penilaian Kamaruddin Simanjuntak terkait kinerja Polri tersebut, inilah lima penilaian Kamaruddin Simanjuntak terhadap kinerja Polri dalam menangani kasus Vina Cirebon yang dilansir dari video unggahan YouTube Cumicumi (16/07/2024).

1. Kredibilitas Polri Dipertaruhkan

Kamaruddin Simanjuntak menilai kredibilitas Polri sangat dipertaruhkan di mata masyarakat. 

Pasalnya, jika terdapat kelalaian fatal yang dilakukan Polri, maka citra Polri akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. 

"Perlu, karena si Kapolri itu di zaman sulit ini ya kan sangat dipertaruhkan. Demikian juga citra jaksa dan yang lainnya. Jadi perlu tim pencari fakta turun tangan," ungkap Kamaruddin.

Menurut Kamaruddin, penting bagi Polri untuk membentuk tim pencari fakta agar para DPO yang sebenarnya dapat segera ditemukan dan kasus Vina Cirebon dapat terselesaikan dengan jelas. 

Ia menambahkan, "Apa yang terjadi di Cirebon katanya kan ada tiga orang, masa tiga orang aja kalau memang ada enggak bisa ditangkap sih? Kalau misalnya anak bupati, anak bupati siapa aja kerabat Bupati siapa aja gitu loh."

2. Profesionalitas Polri dalam Menetapkan Tersangka

Kamaruddin menilai profesionalitas Polri dalam menetapkan Peggi Setiawan sebagai tersangka masih perlu dipertanyakan. 

Ia berpendapat bahwa jika polisi yakin Peggi Setiawan adalah pelakunya, mereka harus bisa memberikan bukti yang kuat dan bukan sekadar berdasarkan dugaan. 

"Tanggapan saya begini, kalau polisi yakin dia adalah pelakunya, polisi bisa melakukan SP surat penerbitan yang lain, karena yang dibatalkan praperadilan itu kan Surat Perintah penyidikan dan seterusnya. Dia bisa menerbitkan Surat Perintah baru kok," kata Kamaruddin.