Beri Catatan Kritis Terhadap RAPBN 2023, NasDem: Pemerintah Harus Agresif Mengebor Minyak

Jakatrta - Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPR RI menyampaikan pandangannya atas keterangan pemerintah mengenai Rancangan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2023 beserta Nota Keuangannya. 

Fraksi NasDem memberikan beberapa catatan kritis untuk menjadi perhatian pemerintah, di antaranya pemerintah harus mengantisipasi perlambatan ekonomi global yang berpotensi berdampak pada penurunan permintaan ekspor Indonesia.

“Jika berlangsung cukup lama maka pertumbuhan hanya akan bertumpu pada sumber pertumbuhan dalam negeri yang tertekan oleh tingginya inflasi,” papar Anggota DPR RI Ary Egahni Ben Bahat saat menjadi juru bicara Fraksi NasDem dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Ary mengatakan, peningkatan indeks harga produsen telah mencapai 11,7 persen secara tahunan pada kuartal II Tahun 2022 yang merupakan indikasi awal akan terjadinya lonjakan harga akibat meningkatnya harga komoditas dunia dan gangguan rantai pasok. “Pemerintah diharapkan untuk menyediakan mitigasi resiko bila target inflasi meleset supaya konsolidasi fiscal terukur dengan baik,” tambah Anggota Komisi III DPR RI itu.

Lebih lanjut, masih kata Ary, Fraksi NasDem juga menyinggung mengenai lifting minyak bumi dan gas bumi yang mencapai masing-masing 660 ribu barel per hari dan 1,05 juta barel setara minyak yang dianggap cukup realistis mengingat kondisi mayoritas ladang minyak dan gas bumi sudah melewati masa puncak produksi.

“Pemerintah diharapkan lebih agresif dalam melakukan aktivitas pengeboran, kerja ulang, perawatan sumur, serta optimalisasi fasilitas produksi dalam rangka menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional,” jelas legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Tengah itu.

Di akhir, Fraksi NasDem menyatakan persetujuannya terhadap RAPBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya untuk dibahas lebih lanjut dan berharap agar catatan-catatan yang sudah diberikan bisa dijadikan pertimbangan untuk menyempurnakan RAPBN 2023.