25 Kepala Daerah Dukung Transaksi Nontunai di Sulsel

Saat ini, lanjutnya, kanal pembayaran non-tunai sudah tersedia secara massif di Sulsel baik di ritel modern maupun di pasar tradisional.

Meeting yang dipandu Wakil Ketua Harian TP2DD Sulsel, Dr. H. Tautoto TR juga dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulsel H. Sumardi, M.Si serta OPD pengelola pendapatan asli daerah (PAD) di Sulsel.

Hadir sebagai narasumber yakni Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Dalam Negeri Ni Putu Myari Artha, M.Si., Kepala Sub Direktorat Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Radies Kusprihanto Purbo, PhD, dan Plt. Direktur Utama Bank Sulselbar Yulis Suandi.

Sementara Ni Putu Myari mengatakan, transaksi nontunai memudahkan masyarakat dan lebih dipercaya karena transparan.

“Dengan membayar pajak dan retribusi secara nontunai, dapat menciptakan trust di kalangan masyarakat. Ini akan meningkatkan PAD dan kemandirian fiskal daerah sehingga pemda mempunyai dana yang cukup untuk menyelenggarakan pemerintahan,” ujarnya.

Radies Kusprihanto menilai sudah banyak masyarakat yang melakukan transaksi nontunai di Sulsel.

Karenanya Sulsel sudah berada di jalur yang benar. Namun ia berharap pihak terkait memperbanyak literasi untuk lebih memperkenalkan Qris pada masyarakat luas.