Realisasi APBN Semester I/2022: PEN Capai Rp146,7 triliun, Perlindungan Sosial Rp188,2 triliun

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) baru mencapai 32,2 persen dari pagu Rp455,62 triliun yaitu Rp146,7 triliun per 22 Juli 2022.

"Ini lebih rendah dibandingkan rata-rata belanja negara yang lain yang sudah mencapai di atas 40 persen," katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Rabu (27/7/2022).

Sri Mulyani menuturkan realisasi ini ditopang oleh penyaluran program perlindungan masyarakat yang telah mencapai 41,1 persen dari pagu Rp154,76 triliun yaitu Rp63,7 triliun.

Realisasi anggaran perlindungan masyarakat terdiri atas program keluarga harapan (PKH) Rp14,35 triliun bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kartu sembako Rp18,9 triliun kepada 18,8 juta KPM.

Kemudian BLT minyak goreng Rp7,2 triliun bagi 21,8 juta penerima yang disalurkan Kemensos, TNI, dan Polri serta BLT desa Rp14,9 triliun bagi 7,5 juta KPM.

Selanjutnya, bantuan tunai PKL warung dan nelayan Rp1,3 triliun yang diberikan melalui Polri kepada 683 ribu penerima dan 1,4 juta penerima oleh TNI sekaligus kartu prakerja Rp7,1 triliun bagi 2 juta peserta.

Baca Juga

Purbaya Sebut RI Aman dari Darurat Energi Akibat Konflik Timur Tengah, APBN 2026 Diklaim Masih Tahan

Di sisi lain, realisasi untuk penanganan kesehatan hanya Rp31,8 triliun atau 25,9 persen dari pagu anggaran Rp122,54 triliun.

"Untuk menangani kesehatan hanya 25,9 persen ini bukan tanda jelek kalau memang kesehatan menjadi baik dengan COVID-19 makin baik. Kita tidak berharap penanganan bidang kesehatan akan terealisasi semuanya," katanya.

Realisasi anggaran kesehatan utamanya untuk pembayaran klaim, insentif tenaga kesehatan (nakes) dan insentif perpajakan vaksin dan alat kesehatan serta penanganan COVID-19 melalui dana desa.

Selain itu juga untuk klaim pasien Rp20,9 triliun, insentif nakes Rp2,2 triliun, pengadaan vaksin Rp1,7 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp1,2 triliun dan dukungan APBD termasuk dana desa untuk penanganan COVID-19.

Sementara realisasi penguatan pemulihan ekonomi telah mencapai Rp51,3 triliun atau 28,7 persen dari pagu Rp178,32 triliun yang digunakan untuk program padat karya Rp8,1 triliun, infrastruktur dan konektivitas Rp5,4 triliun serta pariwisata dan ekonomi kreatif Rp1,9 triliun.

Berikutnya juga untuk ketahanan pangan Rp7,3 triliun, TIK Rp4,9 triliun, kawasan industri Rp0,7 triliun, dukungan UMKM berupa subsidi KUR dan IJP Rp14,6 triliun serta insentif perpajakan Rp8,3 triliun.

"Ini yang harus perlu dipacu lagi karena dengan alokasi Rp178 triliun kita berharap akan mampu bisa menggerakkan ekonomi kita," tegas Sri Mulyani.

Perlindungan Sosial

Pada kesempatan itu, Menkeu juga menyatakan realisasi anggaran perlindungan sosial semester I-2022 Rp188,2 triliun atau tumbuh 5,1 persen dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp179,1 triliun.

Realisasi Rp188,2 triliun tersebut juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp167,3 triliun maupun tahun 2019 yang sebesar Rp141,3 triliun.

“Meski COVID-19 terkendali tapi penyalurannya tetap tinggi bahkan lebih tinggi. Ini artinya guncangan pasca pandemi ternyata tidak menyurut tapi masih sangat tinggi,” katanya.

Sri Mulyani menyebutkan realisasi Rp188,2 triliun itu meliputi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp70,9 triliun dan nonPEN Rp117,2 triliun.

Peningkatan realisasi dipengaruhi oleh realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) melalui program Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, Bantuan PKL Warung dan Nelayan serta penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH).

Tak hanya K/L, peningkatan juga terjadi karena belanja non K/L berupa subsidi energi yang meliputi subsidi BBM, subsidi listrik dan subsidi LPG.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pun turut mendukung peningkatan penyaluran anggaran perlindungan sosial yaitu melalui BLT Desa.

Secara rinci, realisasi penyaluran semester I meliputi program Kartu Pra Kerja yang diberikan kepada 1,7 juta peserta dan PKH kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Kemudian Kartu Sembako kepada 18,7 juta KPM, BLT Desa kepada 7,5 juta KPM dan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 3,7 juta debitur. (ant/ito)