Pertumbuhan Ekonomi Hijau Harus Menciptakan Pekerjaan Baru yang Lebih Berkualitas

Jakarta - Pertumbuhan ekonomi hijau harus menciptakan pekerjaan baru yang lebih berkualitas. Karena itu, transisi ekonomi hijau seharusnya tidak meningkatkan kemiskinan atau pengangguran. 

“Transisi ekonomi hijau untuk generasi masa depan dan harus memastikan perlindungan yang kuat untuk generasi saat ini, terutama bagi masyarakat miskin dan paling rentan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Kegiatan Sampingan G20 Indonesia 2022 bertajuk Sustainable Finance for Climate Transition Roundtable di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (14/7/2022).

Transisi menuju ekonomi hijau dengan prinsip adil dan terjangkau, menurut Sri Mulyani, akan terjadi dalam jangka menengah dan panjang dengan tonggak bersejarah pada 2030 dan 2060. Bahkan untuk beberapa negara, bisa terjadi lebih awal.

Untuk Indonesia, menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, pemerintah telah menyiapkan peta jalan, kebijakan, infrastruktur, legislasi, serta menganalisis dan menangani pengelolaan rencana mitigasi dampak sosial dalam waktu singkat.

Dalam transisi yang sangat kompleks ini, akan ada peluang untuk investasi baru dan lebih hijau. Misalnya industri baterai kendaraan listrik, industri kendaraan listrik, industri panel surya, dan sebagainya. 

“Mereka pasti akan memiliki peluang untuk tumbuh lebih cepat seiring dengan berkembangnya industri, pasar karbon pasti sudah mulai membangun kredibilitas,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga

Reaksi Menkeu Purbaya soal APBN Digugat ke MK karena MBG Nyaplok Anggaran Pendidikan: Kalau Lemah Pasti Kalah

Untuk memitigasi dampak negatif transisi menuju ekonomi hijau dalam jangka pendek, kata Sri Mulyani, negara akan selalu hadir terutama untuk menciptakan stabilitas pelayanan publik, dan terutama pada harga di masyarakat. 

Penyesuaian harga energi jika diperlukan akan dilakukan secara bertahap dan terukur sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Dari sisi permintaan, kata Mentyeri Keuangan, negara akan memastikan empat hal. Pertama, stabilitas ketersediaan layanan penting seperti listrik. Kedua, stabilitas harga energi, pangan, dan transportasi umum. Ketiga, perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan dan keempat yakni penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. (HW/ree)