Perekonomian Negara Sri Lanka Bangkrut, Dubes Pantau Kondisi WNI

Jakarta - Ekonomi Negara Sri Lanka dicap telah runtuh. Negara tersebut telah gagal membayar utang luar negeri (ULN) yang telah mencapai US$ 51 miliar atau Rp754,8 triliun dalam kurs.

Duta Besar (Dubes) RI untuk Sri Lanka Dewi Gustina Tobing mengungkapkan, akibat adanya kebangkrutan tersebut warga negara Indonesia (WNI) yang telah tinggal di Sri Lanka akan diupayakan langkah untuk evakuasi.

“WNI di Sri Lanka sepakat bahwa evakuasi bukan pilihan utama meski krisis ekonomi di negara Asia Selatan ini membuat masyarakat mengalami kesulitan akibat kelangkaan BBM, gas, pemadaman listrik dan mahalnya barang-barang kebutuhan pokok,” kata Dubes Dewi Tobing, seperti disampaikan dalam keterangan KBRI Kolombo yang diterima di Jakarta, Senin (27/6/2022).

Dalam sambutan pembukanya, Dubes Dewi mengatakan maksud dari adanya kegiatan evakuasi tersebut, karena ia ingin melakukan dialog untuk menyerap aspirasi masyarakat Indonesia dalam menyikapi krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka.

"Kami ingin mengetahui dampak langsung yang dirasakan WNI setelah adanya pengumuman kebangkrutan ekonomi Sri Lanka," tuturnya.
 
Dalam hal ini KBRI Kolombo, ikut memantau perkembangan tentang krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka, khususnya dalam memantau ketersediaan pangan yang menjamin masih terpenuhinya kebutuhan pokok WNI.
 
Terkait hal itu, dirinya mendapati peraturan yang membahas pembatasan pembelian beras sebanyak 5 kilogram per orang. "KBRI telah menyiapkan sembako bagi WNI yang sangat membutuhkan," ungkapnya.
 
Selain itu, KBRI Kolombo juga telah menyusun rencana untuk membantu WNI jika situasi terus memburuk ia akan mengirimkan beberapa bantuan.
 
"Saat ini KBRI menilai situasi masih terkendali untuk ketersediaan makanan, dan telah mengadakan pendataan untuk membantu WNI berpendapatan kecil yang mengalami kesulitan akibat kenaikan harga atau yang kehilangan pekerjaan," kata KBRI Kolombo.(mg5/ito)