Freeport Setor Dividen dan PNBP Rp187 Triliun dalam 5 Tahun Terakhir, Begini Rincian Kontribusi Jumbo PTFI

Jakarta, tvOnenews.com - PT Freeport Indonesia (PTFI) mencatat kontribusi besar kepada negara melalui setoran dividen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai 11,04 miliar dolar AS atau sekitar Rp187 triliun (asumsi kurs Rp17.000 per dolar AS).

Menukil keterangan PTFI, kontribusi tersebut berasal dari dividen sebesar 8,96 miliar dolar AS dan PNBP menyumbang 2,08 miliar dolar AS sepanjang tahun 2021-2025 atau dalam 5 tahun.

Secara tren historis, kontribusi PTFI cenderung tinggi dan mengikuti dinamika harga komoditas global. Pada 2021, perusahaan membagikan dividen sebesar 234 juta dolar AS dengan PNBP sekitar 1,5 miliar dolar AS.

Kinerja meningkat signifikan pada 2022 dengan dividen mencapai 3,075 miliar dolar AS, sedangkan PNBP tercatat sebesar 145 juta dolar AS.

Memasuki 2023, kontribusi mengalami penyesuaian dengan dividen sebesar 708 juta dolar AS dan PNBP 140 juta dolar AS. Pada 2024, kinerja kembali menguat dengan dividen mencapai 2,95 miliar dolar AS serta PNBP sebesar 183,8 juta dolar AS.

Adapun pada 2025, dividen tercatat sekitar 2,0 miliar dolar AS dengan PNBP sebesar 112,4 juta dolar AS.

Baca Juga

DPR Sorot PNBP TN Komodo Rp100 Miliar per Tahun, Tapi Daerah Tak Dapat Bagian Sama Sekali

Ekonom dari INDEF, Rizal Taufikurahman, menilai kontribusi PTFI mencerminkan peran strategis sektor pertambangan yang dikelola negara dalam menopang penerimaan nasional, terutama saat harga komoditas berada di level tinggi.

“Kontribusi PTFI besar dan menjadi salah satu penopang penting penerimaan negara dalam beberapa tahun terakhir, terutama ketika terjadi boom harga komoditas. Ini menunjukkan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan,” ujarnya pada Senin (13/4/2026).

Meski demikian, ia menilai masih terdapat peluang penguatan dari sisi kebijakan fiskal agar manfaat tersebut dapat lebih stabil dan berkelanjutan.

Optimalisasi tidak hanya menyangkut besaran kontribusi, tetapi juga penguatan struktur penerimaan melalui kebijakan hilirisasi pertambangan yang terus didorong pemerintah lewat MIND ID.

“Ke depan, pemerintah dapat mendorong skema yang lebih adaptif seperti mekanisme berbasis windfall saat harga tinggi, memperkuat hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri, serta meningkatkan transparansi pengelolaan penerimaan. Dengan begitu, kontribusi besar dari pelaku usaha seperti PTFI bisa semakin berdampak bagi transformasi ekonomi nasional,” katanya. (ant/rpi)