Ramai Isu Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India, Purbaya Tegas: Bukan Pakai Uang Negara!

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menegaskan bahwa rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penegasan ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa guna meredam kekhawatiran publik terkait potensi pemborosan fiskal.

Menurut Purbaya, skema pembiayaan pengadaan kendaraan tersebut sepenuhnya berasal dari pinjaman yang disalurkan oleh Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, bukan dari belanja langsung pemerintah pusat.

“Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih berasal dari pinjaman bank-bank Himbara, bukan dari APBN,” ujarnya dalam konferensi pers laporan realisasi fiskal 2026.

APBN Hanya Bayar Cicilan, Bukan Belanja Barang

Purbaya menjelaskan, peran pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia hanya sebatas membayar cicilan atas pinjaman tersebut secara bertahap. Pemerintah dijadwalkan mengangsur sekitar Rp40 triliun per tahun selama enam tahun ke depan.

Dengan kata lain, negara tidak mengeluarkan dana di muka untuk membeli kendaraan, melainkan menjalankan mekanisme pembiayaan yang bersumber dari lembaga perbankan. Skema ini disebut sebagai langkah menjaga keseimbangan fiskal sekaligus memastikan program tetap berjalan.

Baca Juga

Tanpa Ampun, Purbaya Bakal Blacklist Dwi Sasetyaningtyas Alumni LPDP dari Instansi Pemerintah: Jangan Hina Negara Anda Sendiri!

Ia menekankan bahwa mekanisme tersebut tidak menambah risiko terhadap kesehatan APBN karena pembayaran cicilan sudah diperhitungkan dalam struktur anggaran jangka menengah.

“Tidak ada tambahan risiko fiskal. Sebagian dananya juga disesuaikan melalui pengelolaan dana desa, sehingga tetap terkendali,” kata Purbaya.

Nilai Pengadaan Capai Puluhan Triliun

Rencana impor kendaraan ini sebelumnya menjadi sorotan karena nilai kontraknya disebut mencapai sekitar Rp24,66 triliun. Pengadaan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, yang bertugas menyediakan sarana distribusi dan logistik bagi jaringan koperasi desa di seluruh Indonesia.

Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, menjelaskan bahwa keputusan mengimpor kendaraan diambil setelah mempertimbangkan aspek efisiensi operasional dan ketersediaan unit yang sesuai kebutuhan program.

Menurutnya, pihak perusahaan sebenarnya telah memprioritaskan produk yang tersedia di dalam negeri maupun yang telah beredar di pasar nasional. Namun, kebutuhan jumlah besar dalam waktu relatif cepat membuat opsi impor dinilai paling realistis.