Gaspol Hilirisasi Garam, KKP Bidik Stop Impor dan Swasembada 2027

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat pengembangan industri garam nasional dari hulu hingga hilir guna mencapai swasembada pada 2027.

Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari transformasi sektor pergaraman untuk menekan impor sekaligus meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yoharnita, menyampaikan bahwa kebutuhan garam nasional diperkirakan menyentuh 5,3 juta ton pada 2029, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 2 persen per tahun.

Pada 2024, kebutuhan garam tercatat sekitar 4,8 juta ton, dan lebih dari separuhnya masih dipenuhi lewat impor, terutama untuk kebutuhan industri dengan standar spesifikasi tinggi.

“Kita tidak hanya berbicara tentang peningkatan produksi, tetapi juga peningkatan kualitas dan integrasi dari hulu ke hilir. Melalui pembangunan kawasan pergaraman terintegrasi, penerapan teknologi tepat guna, serta pengembangan sentra industri seperti K-SIGN di Rote Ndao, KKP mendorong garam nasional mampu memenuhi spesifikasi industri dan menekan impor secara bertahap,” ujar Frista dalam siaran resmi di Jakarta, dikutip Selasa (17/2/2026).

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang menargetkan kemandirian garam pada 2027.

Baca Juga

Imbas Kasus Korupsi Importasi Barang di Bea Cukai, KPK Dorong Pembenahan Tata Kelola Impor

Upaya yang dijalankan mencakup optimalisasi tambak yang sudah ada, pembukaan lahan potensial baru, modernisasi teknologi evaporasi, serta penguatan infrastruktur produksi dan fasilitas penyimpanan.

"KKP juga mendorong transformasi teknologi produksi melalui metode evaporasi tertutup dan semi mekanis, pemanfaatan teknologi SWRO, serta pengembangan fasilitas washing plant dan kristalisasi untuk menghasilkan garam industri dengan kadar NaCl di atas 97 persen. Pendekatan ini membuka peluang hilirisasi produk turunan seperti industri chlor-alkali dan mineral berbasis bittern, sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi bagi perekonomian nasional," jelasnya

Frista menambahkan, penguatan sarana produksi terus dilakukan, mulai dari pemasangan geomembran, penyediaan pompa, mobile salt dryer, pembangunan gudang garam rakyat, hingga fasilitas long storage nasional.

Dukungan ini ditujukan untuk menjaga mutu dan ketersediaan pasokan sepanjang tahun. Perbaikan tata kelola juga diterapkan secara menyeluruh dari tahap pra-produksi hingga distribusi.

Melalui pengembangan kawasan terintegrasi dan skema investasi lintas sektor, produktivitas di sejumlah wilayah ditargetkan mencapai 200 ton per hektare per tahun.