Ketua Banggar DPR Said Abdullah Dorong OJK Baru Fokus Jaga Pasar Modal, Free Float hingga Perlindungan Investor

Dorong Kenaikan Free Float Saham

Selain aspek penegakan hukum, Said juga mendorong OJK untuk memprioritaskan kebijakan teknis yang dapat memperkuat kualitas pasar modal nasional. Salah satunya adalah kebijakan free float saham.

Ia mengusulkan agar pada Februari 2026 OJK dapat menaikkan batas minimum free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen, lalu diperluas secara bertahap. Kebijakan ini dinilai penting untuk meningkatkan likuiditas saham, memperbaiki tata kelola emiten, serta memperbesar daya tarik pasar modal Indonesia di mata investor global.

Tak hanya itu, Said juga meminta OJK lebih terbuka dalam mengungkap kepemilikan saham emiten, termasuk pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner. Transparansi ini diyakini dapat membantu lembaga pemeringkat global seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI) dalam menilai risiko emiten di Indonesia.

“Keterbukaan kepemilikan akan memperkuat kredibilitas pasar kita sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan struktur kepemilikan,” katanya.

Evaluasi Penempatan Dana Asuransi

Baca Juga

Terbongkar! 6 Fakta Skandal IPO REAL yang Bikin OJK Bekukan Izin Sekuritas

Perhatian lain yang disampaikan Said adalah terkait kebijakan perusahaan asuransi yang diperbolehkan menempatkan hingga 20 persen dana iuran pemegang polis di pasar saham. Ia menilai, kebijakan ini perlu dievaluasi secara serius karena memiliki risiko spekulatif yang cukup tinggi.

Menurutnya, sejumlah kasus gagal bayar di perusahaan asuransi dalam beberapa tahun terakhir tidak terlepas dari praktik pengelolaan dana yang agresif dan kurang hati-hati. Karena itu, OJK diminta memastikan bahwa perlindungan konsumen tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan investasi sektor asuransi.

“Dana pemegang polis bukan dana spekulasi. Harus ada kehati-hatian ekstra agar tidak terjadi kerugian yang merugikan masyarakat luas,” tegas Said.

Risiko Dana Pensiun di Pasar Keuangan

Dalam jangka menengah dan panjang, Said juga menyoroti perlunya kajian mendalam terkait penempatan dana pensiun di instrumen saham dan obligasi. Selama ini, dana pensiun menjadi salah satu sumber utama likuiditas domestik di pasar keuangan nasional.

Namun, risiko dapat muncul ketika investor asing menarik dana secara besar-besaran, sementara saham dan obligasi milik dana pensiun digunakan sebagai jaminan transaksi repo. Ketika nilai portofolio turun, nilai jaminan ikut melemah dan berpotensi memicu tekanan likuiditas.