CORE Dorong Ketua OJK Baru Sosok Berani dan Bersih untuk Pulihkan Kepercayaan Pasar

Jakarta, tvOnenews.com — Center of Reform on Economics (CORE) mendorong agar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru merupakan sosok yang berani, bersih, dan berintegritas tinggi. Hal ini dinilai krusial untuk memperbaiki sistem pengawasan sektor keuangan yang selama ini dianggap terlalu reaktif, minim transparansi, serta rentan terhadap kompromi kepentingan.

Pengamat ekonomi CORE, Etika Karyani, mengatakan kepemimpinan baru di OJK harus mampu membawa perubahan nyata, terutama dalam membangun ulang kepercayaan pasar. Menurutnya, tata kelola internal lembaga pengawas keuangan juga perlu diperkuat agar kepercayaan investor domestik maupun global dapat pulih secara berkelanjutan.

“Ketua OJK ke depan harus tegas dan tanpa kompromi. Pasar membutuhkan regulator yang berani bertindak, bukan sekadar merespons masalah setelah terjadi,” ujar Etika saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Ia menilai langkah konkret harus segera dilakukan oleh pimpinan baru OJK, mulai dari penindakan terhadap emiten bermasalah hingga pembenahan struktur pengawasan pasar modal secara menyeluruh. Selain itu, transparansi data kepemilikan dan praktik audit ulang terhadap struktur pasar menjadi bagian penting dari agenda reformasi.

“Yang paling penting, regulator harus memiliki integritas. Jangan sampai ada kesan melindungi elite pasar atau kepentingan tertentu,” tegasnya.

Dorongan CORE ini muncul di tengah dinamika besar di tubuh otoritas keuangan dan pasar modal nasional. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah pejabat strategis di OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan pengunduran diri, yang memicu perhatian luas dari pelaku pasar dan publik.

Baca Juga

Pemerintah Perkuat Penertiban Tambang Ilegal, Denda Triliunan Mengintai

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar bersama Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi telah lebih dulu menyatakan pengunduran diri dari jabatannya. Tak lama berselang, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara juga mengambil langkah serupa.

Selain itu, Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK IB Aditya Jayaantara turut mengundurkan diri. Rangkaian mundurnya pejabat tinggi ini menandai periode transisi penting dalam pengawasan sektor jasa keuangan nasional.

Dari sisi bursa, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman juga mengumumkan pengunduran diri pada Jumat (30/1/2026). Ia menyatakan keputusan tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kondisi pasar modal Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Etika, situasi ini justru menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural yang lebih mendalam. Ia menilai, perubahan kepemimpinan harus dibarengi dengan pembenahan sistemik, bukan hanya pergantian figur semata.

“Jika hanya mengganti orang tanpa memperbaiki sistem, kepercayaan pasar tidak akan pulih. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang berani melakukan koreksi, membuka data, dan menegakkan aturan tanpa pandang bulu,” katanya.

CORE juga menilai, penguatan peran OJK sebagai regulator independen menjadi semakin penting di tengah kompleksitas pasar keuangan yang terus berkembang, termasuk produk derivatif, instrumen digital, hingga perdagangan karbon. Tanpa kepemimpinan yang kuat dan kredibel, risiko terhadap stabilitas pasar dinilai akan semakin besar.

Di sisi lain, Etika menekankan bahwa investor, baik domestik maupun global, saat ini sangat sensitif terhadap isu tata kelola dan integritas regulator. Kejelasan arah kebijakan, transparansi pengawasan, serta konsistensi penegakan aturan menjadi faktor utama dalam menjaga arus investasi tetap positif.

“Pasar tidak hanya melihat kinerja ekonomi, tetapi juga kualitas institusi. Ketua OJK baru harus mampu menunjukkan bahwa Indonesia serius membangun sistem keuangan yang sehat, transparan, dan adil,” ujarnya.

Dengan adanya transisi kepemimpinan di OJK dan BEI, publik kini menantikan langkah pemerintah dalam menentukan figur-figur pengganti yang dinilai mampu menjawab tantangan tersebut. CORE berharap proses seleksi dilakukan secara terbuka, berbasis merit, serta mengedepankan rekam jejak integritas dan keberanian dalam mengambil keputusan sulit.

“Ini bukan sekadar soal jabatan, tetapi soal masa depan kredibilitas pasar keuangan Indonesia,” pungkas Etika. (nsp)