Bantah Jual Saham BIJB, KDM Usul Tukar Guling Bandara Jabar dan Soroti Lagi Masalah Whoosh: Ada yang Aneh!

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak berencana menjual saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Gubernur yang akrab disapa KDM alias Kang Dedi Mulyadi itu menyebut opsi yang ditawarkan kepada pemerintah pusat adalah skema tukar guling aset strategis atau ruislag.

Melalui skema itu, Pemprov Jabar mengusulkan agar pengelolaan dan kepemilikan BIJB Kertajati dialihkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

Bandara ini diusulkan untuk dikembangkan sebagai kawasan industri pertahanan. Sebagai gantinya, Pemprov Jabar mengajukan pengambilalihan pengelolaan Bandara Husein Sastranegara beserta kawasan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

"Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden, melihat ada beban fiskal pada APBD IAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Jabar yang berat karena setiap tahun harus mengeluarkan biaya operasional," kata KDM di Bandung, dikutip Sabtu (24/1/2026).

KDM menjelaskan, gagasan tersebut muncul karena BIJB Kertajati dinilai sulit berkembang secara optimal akibat kebijakan transportasi yang tidak selaras. Kondisi ini membuat bandara tersebut belum mampu menarik penumpang dalam jumlah signifikan.

Orang nomor dsatu di Jabar ini menyoroti masih beroperasinya Bandara Halim Perdanakusuma serta keberadaan Kereta Cepat Whoosh yang dinilai menggerus minat masyarakat Bandung dan Jakarta untuk menggunakan Bandara Kertajati.

"Ada sesuatu yang aneh. Satu sisi kita dorong ke Kertajati, tapi di sisi lain ada Whoosh, kemudian Halim tetap buka. Ya, orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati," ujar KDM.

Menurutnya, hingga kini BIJB Kertajati belum menunjukkan kemampuan untuk menutup biaya operasional secara mandiri tanpa dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

Sebagai alternatif, Dedi mengusulkan agar Bandara Kertajati dialihkan fungsinya menjadi pusat industri pertahanan nasional.

Ia menyebut usulan tersebut telah mendapat respons positif dari Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya mengusulkan kawasan Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Ini mendapat respons positif, sehingga Presiden memiliki harapan Kertajati menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara," ucapnya.

Dedi juga mengungkapkan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan Menteri Sekretaris Negara serta Menteri Pertahanan untuk membahas rencana tersebut lebih lanjut.

Dari sisi ekonomi daerah, Dedi menilai pengelolaan Bandara Husein Sastranegara jauh lebih menjanjikan karena memiliki basis pasar yang jelas. Ia pun menyiapkan rencana pengembangan dan modernisasi infrastruktur bandara.

"Kita tinggal memperkuat dan memodernisasi Husein. Tidak butuh waktu lama untuk membenahinya. Misalnya, jika landasan pacu ditambah, dalam waktu singkat pasti ramai," ucapnya.

Terkait perbedaan nilai aset antara BIJB Kertajati dan Bandara Husein Sastranegara, Dedi menyatakan hal tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme penilaian profesional.

"Bukan jual aset, tapi tukar. Tinggal dihitung saja, kan nilai aset di Bandung berbeda. Itu bisa dihitung lewat appraisal, gampang karena ini urusan sesama pemerintah," tutur Dedi seraya menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan akhir dari Sekretariat Negara. (ant/rpi)