Pemerintah Pastikan Paket Ekonomi Berlanjut di 2026, Begini Dampak yang Dihasilkan Tahun Lalu

Pemerintah juga menjalankan Program Padat Karya Tunai atau Cash for Work guna menjaga daya serap tenaga kerja dan daya beli masyarakat.

Hingga akhir 2025, realisasi anggaran Kementerian PUPR mencapai Rp6,63 triliun atau 93,70 persen dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 25 ribu orang.

Sementara itu, Kementerian Kehutanan merealisasikan anggaran sebesar Rp1,18 triliun atau 65,38 persen dengan melibatkan lebih dari 16 ribu tenaga kerja.

Pada sektor deregulasi dan percepatan investasi, pemerintah mempercepat pelaksanaan Paket Deregulasi melalui pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Pengaduan dan Layanan Aduan Terpadu lewat kanal Lapor Debottlenecking.

Hingga Desember 2025, satgas tersebut telah menindaklanjuti 23 desk pengaduan untuk mengatasi hambatan investasi dan mempercepat realisasi usaha.

Sebagai bagian dari penguatan ekonomi perkotaan, pemerintah meluncurkan Program Perkotaan melalui proyek percontohan di Provinsi DKI Jakarta pada 18 Desember 2025.

Baca Juga

Siapkan “Tameng” Hadapi Investigasi AS Soal Dumping hingga Forced Labor, Pemerintah Klaim Sudah Punya Senjata Regulasi

Pemerintah juga menyiapkan pengembangan platform ekonomi digital untuk mendukung gig economy sebagai sumber baru penciptaan lapangan kerja di wilayah perkotaan.

Program ini dirancang untuk memperkuat ekosistem digital secara menyeluruh, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, perlindungan hak kekayaan intelektual, hingga penguatan industri semikonduktor. Implementasi program ditargetkan berlangsung di 15 kota dengan Jakarta sebagai prototipe.

“Pemerintah saat ini juga terus mematangkan persiapan program Paket Ekonomi yang akan dilanjutkan pada tahun 2026, yakni program magang nasional, penyesuaian jangka waktu pemanfaatan dan penerima manfaat insentif PPh Final 0,5 persen bagi wajib pajak UMKM hingga tahun 2029, perpanjangan PPh Pasal 21 DTP bagi pekerja di sektor pariwisata dan industri padat karya, perpanjangan PPN DTP sektor perumahan, serta perpanjangan dan perluasan program diskon iuran JKK dan JKM bagi seluruh peserta BPU,” pungkas Juru Bicara Haryo.

Selain berbagai kebijakan tersebut, pemerintah juga menyalurkan Program Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat sebagai tambahan dari Kartu Sembako Reguler. Hingga akhir 2025, bantuan ini telah diterima oleh lebih dari 33 juta KPM atau 94,8 persen dari target 35 juta KPM.

Di tiga provinsi terdampak bencana alam, penyaluran telah mencapai sekitar 90 persen setelah dilakukan penyesuaian mekanisme, dengan rincian Aceh 92,12 persen, Sumatera Utara 86,35 persen, dan Sumatera Barat 90,21 persen. (rpi)