Pastikan Stabilisasi Harga Beras, Pemerintah Perpanjang Penyaluran Program SPHP Hingga 31 Januari 2026

Jakarta, tvOnenews.com -Distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diperpanjang hingga 31 Januari 2026, skema yang digunakan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah disetujui Kementerian Keuangan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan langkah pemerintah ini untuk memastikan stabilisasi harga beras tetap terjaga di awal tahun 2026.

"Perpanjangan tersebut dimungkinkan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah disetujui Kementerian Keuangan atas usulan Badan Pangan Nasional," kata Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan, kebijakan itu diambil sebagai langkah antisipatif menghadapi dinamika harga pasca pergantian tahun, sekaligus menjamin akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga sesuai ketentuan.

Dijelaskan skema RPATA telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025. RPATA adalah rekening milik bendahara umum negara untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Adapun penyelesaiannya diberikan kesempatan melewati batas akhir tahun anggaran. Dengan itu, Bapanas memastikan bahwa program SPHP beras ini akan tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga beras secara nasional.

Sementara untuk program SPHP tahun 2026 diharapkan dapat dimulai pada 1 Februari 2026 mendatang.

Baca Juga

BULOG Tegaskan Isu Dirut Menjabat Kabais TNI Adalah Hoaks

Atas perpanjangan itu, Bapanas telah menginformasikan kepada Bulog dan pemangku kepentingan lainnya, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah dan juga Satgas Pangan Polri bahwa SPHP beras tahun 2025 masih dapat dilanjutkan sampai 31 Januari 2026.

"Jadi sisa target SPHP beras 2025 sekitar 697,1 ribu ton dapat terus diakselerasi seoptimal mungkin," ujar Sarwo.

Sarwo menegaskan, sesuai arahan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, harga beras harus terus dijaga bagi masyarakat agar sesuai harga yang telah ditetapkan.

"Dengan adanya beras SPHP ini masyarakat dapat memperoleh akses beras yang berkualitas terjaga dengan harga yang baik pula," tambah Sarwo.

Diketahui, sampai akhir tahun 2025, realisasi penyaluran SPHP beras secara nasional telah mencapai 802,9 ribu ton yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sehingga menurut Sarwo, dengan kebijakan perpanjangan itu diperkuat pula dengan ketersediaan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog yang hingga akhir 2025 mencapai 3,25 juta ton.