DPR Minta Kasus Gagal Bayar DSI Dituntaskan secara Bertanggung Jawab: Label Syariah Itu Komitmen Moral!

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti serius dugaan gagal bayar yang menimpa platform Dana Syariah Indonesia (DSI). 

Ia menilai persoalan tersebut berdampak langsung pada kepercayaan dan integritas penerapan prinsip syariah di sektor jasa keuangan.

Menurut Anis, penyelenggara fintech syariah tidak hanya terikat pada regulasi keuangan, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dan etika yang lebih besar.

Nilai keadilan, amanah, kejujuran, transparansi, serta perlindungan terhadap pihak yang lemah merupakan prinsip utama yang harus dijaga dalam setiap transaksi keuangan berbasis syariah.

Ketika dana masyarakat tertahan dalam waktu lama tanpa kepastian penyelesaian, persoalan tersebut tidak lagi sekadar risiko bisnis. Sebab, hal itu berpotensi mengarah pada penyimpangan nilai dan munculnya moral hazard yang perlu dicermati secara serius.

“Label syariah bukan sekadar identitas, tetapi komitmen moral. Ketika dana masyarakat tidak dikelola dan dikembalikan secara bertanggung jawab, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga kredibilitas sistem keuangan syariah itu sendiri,” ujar Anis dikutip dari Parlementaria, Minggu (4/1/2026).

Baca Juga

Jemaah Haji Merasa ‘Diperas’ Biaya Kesehatan, DPR Usul Ada RS Haji di Tiap Embarkasi

Dalam konteks ini, Anis mendorong Dana Syariah Indonesia untuk menunjukkan itikad baik melalui langkah konkret.

Upaya yang dimaksud antara lain dengan membuka kondisi perusahaan secara transparan, menyampaikan rencana penyelesaian kewajiban yang terukur, serta membangun komunikasi yang jujur dan berkelanjutan kepada para pemberi dana.

Ia menilai ketidakjelasan informasi dan penundaan penyelesaian kewajiban berpotensi menimbulkan persepsi negatif dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech syariah secara keseluruhan.

Di sisi lain, Anis meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan prinsip syariah tidak hanya berhenti pada aspek akad, tetapi benar-benar tercermin dalam praktik pengelolaan dana dan perlindungan konsumen.

Pengawasan yang konsisten serta penegakan tata kelola yang baik dinilai penting agar ekosistem keuangan syariah dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

“Peran OJK sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip syariah tidak berhenti pada akad, tetapi benar-benar tercermin dalam praktik pengelolaan dana dan perlindungan kepada pemberi dana,” tegas politisi Fraksi PKS tersebut.