KKP Sebut Isu Udang Beku RI Ditarik FDA karena Radiasi adalah Kasus Lawas, Justru Ekspor Tahun Ini Tembus Rp3,6 Triliun

Namun ribuan kontainer udang ini bukan produk yang disertai serfikat bebas Cesium 137 karena diberangkatkan sebelum 13 Oktober 2025 sehingga tidak terkena aturan Import Alert #99-52. 

Ribuan kontainer produk udang tetap bisa masuk AS dengan pemeriksaan sangat ketat atau alternative import admissibility and screening procedures.

"Dari 1.063 unit kontainer yang telah on water saat aturan #99-52 dirilis, saat ini hampir semuanya telah tiba di berbagai pelabuhan di AS. Sebanyak 474 kontainer sudah release masuk ke pasar AS atau sekitar 44,51%, sedangkan sisanya menunggu hasil pemeriksaan oleh FDA,” terangnya.

Kebut Uji Laboratorium

Sejalan dengan penguatan diplomasi, KKP juga menargetkan pembangunan laboratorium penguji radionuklida selesai pada akhir tahun 2025.

KKP saat ini memiliki laboratorium level inernasional di Cipayung, Jakarta Timur yaitu Lab BUSPM (Balai Uji Standar Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan-red) yang akhir tahun ini diupgrade fasilitasnya sehingga memiliki kapasitas yang terakreditasi internasional untuk pengujian radionuklida seperti Cesium-137 (Cs-137), Cobalt-60 (Co-60), Kalium-40 (K-40) serta unsur radioaktif lainnya.

Baca Juga

Gaspol Hilirisasi Garam, KKP Bidik Stop Impor dan Swasembada 2027

Ishartini menambahkan bahwa pada Rabu 24 Desember lalu peralatan pengujian radionuklida telah tiba di Lab BUSPM Cipayung.

Spesifikasi alat tersebut sesuai dengan ketentuan FDA Amerika merupakan detektor semikonduktor yang digunakan untuk spektrometri gamma dengan resolusi energi sangat tinggi, sehingga mampu membedakan puncak-puncak energi radionuklida secara akurat seperti Cs-137, K-40, Co-60.

"Tentu kami akan berkolaborasi dan bersama - sama dengan BAPETEN selaku otoritas kompeten pengawasan ketenaganukliran dan BRIN selaku otoritas ilmiah dalam menyiapkan Lab BUSPM dengan ruang lingkup pengujian radionuklida. Operasionalisasi lab penguji radionuklida kami juga tetap dalam pengawasan dan koordinasi dengan BAPETEN dan BRIN,” pungkas Ishartini.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa quality assurance terhadap produk perikanan sangat penting bukan hanya untuk memenuhi standar internasional atau ketentuan perdagangan, tetapi juga untuk menjamin produk yang dikonsumsi aman bagi kesehatan masyarakat. (rpi)